Pemerintah Kota Ho Chi Minh memperketat manajemen kegiatan konstruksi guna memastikan keselamatan kerja dan kebersihan lingkungan di lokasi proyek, terutama pada proyek-proyek utama. Kebijakan ini ditegaskan Dinas Konstruksi Kota Ho Chi Minh melalui dokumen yang ditujukan kepada investor, kontraktor, dan unit terkait.
Wakil Direktur Dinas Konstruksi Kota Ho Chi Minh, Bo Ky Thuat, pada sore 19 Januari menyatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh. Menurut Dinas Konstruksi, potensi risiko kecelakaan kerja di sektor konstruksi masih ada, khususnya pada proyek berskala besar dan kompleks. Karena itu, pengetatan disiplin serta peningkatan tanggung jawab semua pihak dinilai mendesak untuk meminimalkan kecelakaan dan cedera di tempat kerja, sekaligus melindungi pekerja dan masyarakat sekitar.
Dinas Konstruksi mewajibkan investor, kontraktor, dan Badan Manajemen Proyek pada area investasi konstruksi untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Arahan No. 03/CT-BXD tertanggal 6 Juni 2025 dari Kementerian Konstruksi tentang penguatan manajemen mutu dan keselamatan konstruksi, serta ketentuan dalam Keputusan Pemerintah No. 06/2021/NĐ-CP.
Kontraktor juga diminta mematuhi ketentuan keselamatan kerja, terutama terkait penggunaan mesin, peralatan, dan material yang memiliki persyaratan keselamatan ketat. Selama pelaksanaan konstruksi, seluruh langkah pengamanan wajib diterapkan, termasuk pencegahan jatuh dari ketinggian, keselamatan kelistrikan, serta keselamatan saat bekerja di ketinggian dan ruang terbatas. Ketentuan ini juga merujuk pada Standar Teknis Nasional QCVN 18:2021/BXD tentang keselamatan dalam konstruksi.
Selain itu, kontraktor diwajibkan menyiapkan, menyetujui, dan menerapkan desain metode konstruksi serta rangkaian langkah keselamatan kerja. Langkah-langkah tersebut mencakup perlindungan struktur di sekitar proyek, pencegahan dan pengendalian kebakaran, serta sanitasi lingkungan yang disesuaikan dengan skala dan karakter setiap proyek. Dinas Konstruksi menekankan perlunya penguatan inspeksi dan pengawasan di lapangan, termasuk tindakan perbaikan segera, permintaan perbaikan, atau penghentian pekerjaan bila ditemukan pelanggaran ketentuan keselamatan kerja dan kebersihan lingkungan.
Dinas Konstruksi juga menegaskan investor dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi insiden atau kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kegagalan memenuhi kewajiban manajemen sebagaimana ditetapkan. Sementara itu, instansi pengelola negara ditugaskan memperkuat panduan dan inspeksi terhadap penggunaan mesin dan peralatan yang memerlukan standar keselamatan ketat, serta melakukan pemeriksaan manajemen mutu dan keselamatan kerja di lokasi konstruksi.
Untuk pelanggaran, pemerintah kota akan menindak tegas organisasi dan individu yang tidak mematuhi ketentuan ketertiban konstruksi, manajemen mutu, keselamatan kerja, dan kebersihan lingkungan. Unit yang tidak memenuhi kapasitas yang dipersyaratkan dapat diwajibkan untuk diganti atau dihentikan operasinya. Pekerjaan konstruksi juga akan dihentikan secara tegas, termasuk penghentian penggunaan mesin dan peralatan, apabila terdeteksi kesalahan, cacat kualitas, atau risiko kecelakaan kerja maupun insiden konstruksi.
Dinas Konstruksi meminta Komite Rakyat tingkat kelurahan dan kecamatan, Kawasan Ekonomi Khusus Con Dao, Dewan Pengelola Kawasan Pengolahan Ekspor dan Kawasan Industri, serta Dewan Pengelola Taman Teknologi Tinggi Kota Ho Chi Minh untuk berkoordinasi dan segera melaksanakan ketentuan tersebut. Langkah ini diharapkan berkontribusi terhadap keselamatan, kualitas, dan efisiensi proyek konstruksi di Kota Ho Chi Minh.
