Himpunan Kawasan Industri (HKI) mendorong pemerintah mempercepat pembangunan kawasan industri untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen, realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, HKI bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kementerian/lembaga terkait lainnya mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri.
Ma’ruf menyebut pembentukan tim tersebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi investasi, mempercepat pelaksanaan PSN, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ma’ruf, Tim Percepatan dirancang sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor yang bersifat operasional dan solutif. Tim ini ditujukan untuk mengurai hambatan struktural pengembangan industri nasional, termasuk persoalan perizinan, kepastian regulasi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyediaan energi, kesiapan infrastruktur, serta penataan ruang dan lahan industri.
HKI menilai kawasan industri berperan sebagai pusat transformasi ekonomi nasional, tempat investasi diwujudkan menjadi kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan daya saing.
HKI juga mendorong agar pembentukan Tim Percepatan diresmikan melalui penandatanganan komitmen bersama oleh Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri terkait. Langkah ini diusulkan sebagai simbol kepemimpinan langsung negara dalam mengawal percepatan investasi dan industrialisasi.
HKI berharap komitmen tersebut mencakup kesepakatan untuk mempercepat realisasi investasi berskala nasional dan global, mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen, mempercepat implementasi PSN, mengawal pelaksanaan RPJMN secara terukur dan berdampak, mengurai bottleneck struktural sektor industri, serta memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
HKI menyatakan optimistis target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dicapai melalui konsolidasi kebijakan, kepemimpinan yang kuat, dan percepatan eksekusi di lapangan. Organisasi tersebut juga menilai sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha kawasan industri menjadi kunci agar kebijakan pembangunan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui dorongan pembentukan Tim Percepatan, HKI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong industrialisasi dan transformasi ekonomi nasional.
