MANADO — Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyatakan kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) memiliki sumber daya alam melimpah dan berperan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional. Ia menyebut kontribusi devisa ekspor dari kawasan ini mencapai 25 hingga 30 miliar dollar AS per tahun, dengan Sulawesi Utara menyumbang sekitar 1 hingga 1,3 miliar dollar AS per tahun dari komoditas perikanan dan olahan kelapa.
Pernyataan itu disampaikan Yulius saat menghadiri sekaligus menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Transformasi Sulampua Menuju Global Logistik Hub untuk Penguatan Efisiensi dan Daya Saing Logistik Kawasan Timur Indonesia di Aula Gedung Keuangan Negara Manado, Senin (19/01/2026).
Dalam forum tersebut, Yulius menekankan kebutuhan mendesak akan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi secara global untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kawasan Sulampua. Menurut dia, arus ekspor dan impor dari Sulampua selama ini masih sangat bergantung pada pelabuhan dan bandara di Jawa dan Bali.
Ketergantungan itu, kata Yulius, berdampak pada lamanya waktu tempuh transportasi logistik menuju kawasan Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, yang dapat mencapai 25 hingga 30 hari. Ia menilai kondisi tersebut berujung pada tingginya biaya logistik.
Selain soal waktu dan biaya, Yulius juga menyoroti proses administrasi pencatatan komoditas dari Sulampua yang masih dikonsolidasikan dan diekspor melalui Jawa. Pola ini, menurutnya, membuat pencatatan devisa dan manfaat ekonomi turunan lebih banyak tercermin di wilayah Jawa, sehingga nilai tambah logistik tidak sepenuhnya dinikmati daerah asal.
Ia menambahkan, kondisi serupa terjadi pada impor. Barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi untuk kawasan timur yang masih harus melewati Pulau Jawa dinilai memperpanjang rantai distribusi dan meningkatkan biaya logistik.
Dalam konteks itu, Yulius meyakinkan para pihak bahwa Sulawesi Utara memiliki posisi geoposisi yang strategis sebagai pintu gerbang logistik kawasan timur Indonesia. Secara geografis, Sulawesi Utara berada di garis depan Indonesia yang berhadapan langsung dengan pusat pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan berada di jalur utama perdagangan Asia Pasifik.
Yulius menyebut posisi tersebut memberikan keunggulan jarak tempuh dibandingkan pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Ia juga mengingatkan bahwa Pelabuhan Bitung telah ditetapkan secara nasional sebagai simpul penting pengembangan logistik Indonesia Timur, yang menurutnya memperkuat legitimasi kebijakan nasional bagi Sulawesi Utara sebagai hub kawasan.
Meski demikian, Yulius menekankan bahwa agenda utama kawasan bukanlah memperdebatkan siapa yang menjadi hub, melainkan bagaimana bersama-sama mengefisiensikan sistem logistik Sulampua demi kepentingan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Ia menilai pengembangan layanan direct call dari Sulawesi Utara berpotensi memangkas waktu pelayaran ke Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Waktu tempuh yang sebelumnya 25 hingga 30 hari disebut dapat dipersingkat menjadi sekitar tujuh hingga sepuluh hari, sehingga biaya logistik dapat ditekan sekaligus meningkatkan kepastian usaha.
Dari sisi kesiapan, Yulius menyatakan Sulawesi Utara memiliki fondasi infrastruktur yang terus diperkuat untuk menjadi simpul utama logistik kawasan. Pelabuhan Bitung disebut telah berkembang sebagai pelabuhan internasional dengan fasilitas peti kemas dan peluang melayani direct call. Sementara itu, Bandara Internasional Sam Ratulangi telah melayani penerbangan internasional dan mulai didukung pesawat kargo dari Tiongkok, Korea, dan Jepang.
FGD tersebut diprakarsai Kantor Wilayah Bea Cukai Sulbagut dan dihadiri antara lain Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaidah, Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagut Erwin Situmorang, Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto, unsur Forkopimda, pelaku usaha, serta operator logistik.
