Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempercepat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut ditopang tren positif perekonomian daerah, dengan pertumbuhan ekonomi Kalbar pada 2025 mencapai 5,3 persen.

Pertumbuhan itu disebut didukung oleh sektor unggulan, peningkatan investasi, serta transformasi ekonomi bernilai tambah. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan capaian tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Pernyataan itu disampaikan Norsan saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-7 Kadin Kalbar di Kubu Raya, Kamis (22/1). Menurutnya, Kadin memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, memperluas investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Kami berharap Musprov ini menghasilkan kepengurusan yang solid dan mampu berkontribusi nyata melalui sinergi yang kuat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Norsan.

Sejalan dengan target Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, Norsan menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci agar perekonomian daerah tetap stabil dan kompetitif.

Sementara itu, tokoh nasional asal Kalbar Oesman Sapta Odang (OSO) menilai Kadin Kalbar perlu hadir sebagai kekuatan strategis yang tidak hanya mewakili kepentingan pelaku usaha, tetapi juga ikut mendorong pembangunan daerah.

“Kadin harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan, membantu pemerintah daerah, menjaga stabilitas, serta membangun cara berpikir yang konstruktif demi kemajuan Kalbar,” ujar OSO.