Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menginisiasi kegiatan “Coffee Morning: Silaturahmi dan Ngopi Bareng Gubernur dengan Dunia Usaha” yang digelar di Mahan Agung, Jumat (7/11/2025). Forum ini dibuka sebagai ruang dialog antara Pemerintah Provinsi Lampung dan pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam arahannya, Mirza menegaskan komitmen membangun Lampung melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, disertai penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Ia menyebut Lampung masih menghadapi tantangan peningkatan kualitas SDM, merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 yang menempatkan Lampung di peringkat ke-26 nasional.
“Ibu dan Bapak tentu mencari tenaga kerja yang berkualitas. Jika SDM kita lemah, itu bisa menjadi beban, baik bagi dunia usaha maupun bagi pemerintah,” kata Mirza.
Ia juga menyampaikan komitmen menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan pelaku usaha di berbagai sektor. Mirza menyoroti capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung tahun 2024 yang mencapai Rp483,88 triliun. Dari angka tersebut, 59,39 persen kontribusinya berasal dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Capaian itu menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan PDRB terbesar keempat di Pulau Sumatera.
“Potensi ini sangat besar. Dengan tata kelola yang baik, sektor-sektor tersebut bisa menjadi penggerak utama ekonomi Lampung,” ujarnya.
Di sektor pariwisata, Mirza menyampaikan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar destinasi unggulan. Ia juga memperkenalkan konsep “bottom-up economy”, yakni membangun kekuatan ekonomi dari desa sebagai fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Mirza mengajak pelaku usaha bersinergi melalui skema Hexahelix, yaitu kolaborasi enam unsur: pemerintah sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, akademisi melalui riset dan pengembangan, pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi, komunitas atau masyarakat sebagai pelaku pembangunan di lapangan, media sebagai penyampai informasi, serta hukum dan regulasi sebagai penghubung antar-sektor agar inovasi berjalan sesuai aturan.
Ketua Forum CSR Lampung, Veronika Saptarini, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah daerah terhadap aspirasi pelaku usaha. Menurutnya, dunia bisnis tidak bisa lagi menggunakan pola “hit and run” karena dapat merusak citra perusahaan.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan Gubernur Mirza bagi para pengusaha di Lampung. Dunia bisnis hari ini tidak bisa lagi menggunakan sistem hit and run, karena itu akan merusak citra perusahaan,” ujar Veronika.
Veronika menambahkan, program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola baik di bidang pendidikan, infrastruktur, maupun sosial dinilai dapat mendukung keberlanjutan perusahaan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. “CSR bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini adalah kebutuhan bagi perusahaan agar bisa tumbuh bersama masyarakat,” katanya.
Forum Coffee Morning ini diharapkan menjadi wadah bagi pelaku bisnis di Lampung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah sekaligus membangun kesepahaman demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan produktif. Menutup kegiatan, Mirza menegaskan kembali komitmennya memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha.
“Satu-satunya cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendukung dunia usaha. Saya berkomitmen menciptakan iklim usaha yang sehat, tata kelola yang baik, dan daya saing yang kuat agar dunia usaha di Lampung semakin berkembang,” pungkasnya.
