Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) berencana melepas serangga penyerbuk jenis baru untuk mendorong peningkatan produksi kelapa sawit. Pelepasan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, serangga penyerbuk yang selama ini digunakan dinilai sudah lama dan kurang agresif dalam melakukan penyerbukan, terutama saat musim hujan. Karena itu, GAPKI bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mendatangkan serangga penyerbuk baru serta bahan tanaman dari Tanzania sebagai bagian dari upaya intensifikasi produksi.
“Nah ini kita cari yang agresif, yang hujan pun mereka mau keluar untuk melakukan penyerbukan. Mudah-mudahan nanti di bulan depan ini, bulan Maret kita akan luncurkan untuk jenis serangga penyerbuk baru,” ujar Eddy.
Rencana tersebut muncul di tengah stagnansi produksi sawit yang disebut terjadi selama lima tahun terakhir. Eddy menilai, salah satu tantangan utama berasal dari struktur kepemilikan kebun, di mana sekitar 41% kebun sawit Indonesia dimiliki petani rakyat. Banyak di antaranya memiliki tanaman yang sudah tua dan tidak lagi produktif.
Menurut Eddy, sebagian petani belum menyadari pentingnya menyisihkan hasil panen untuk kebutuhan replanting atau peremajaan. Akibatnya, dana panen kerap habis untuk kebutuhan lain dan proses peremajaan berjalan lambat.
Dukungan pendanaan replanting dari BPDP, kata Eddy, sebenarnya tersedia. Namun, pelaksanaannya sering tidak mencapai target karena berbagai kendala, termasuk masalah lahan. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah kebun yang berada di kawasan hutan sehingga menyulitkan akses terhadap dana.
Eddy mencontohkan pengalamannya saat program PIR Trans di Riau. Ia menyebut ada petani yang ingin melakukan sertifikasi dan replanting, namun tidak dapat mengakses dana BPDP karena kebunnya masuk dalam kawasan hutan meski telah bersertifikat sejak era 1980-an.
“Areal mereka yang 2 hektar ini masuk dalam kawasan hutan. Padahal mereka sudah sertifikasi tahun 80, waktu itu PIR Trans tuh di, waktu itu 86 oleh Presiden Soeharto itu. Mereka sudah sertifikat, masuk kawasan,” katanya.
Selain kendala lahan, Eddy menyebut petani juga sering enggan menebang sawit tua karena membutuhkan jaminan penghidupan selama menunggu tanaman baru berbuah. Ia menambahkan, dengan bibit yang tersedia saat ini, tanaman disebut bisa mulai berbuah sekitar 2,5 tahun dan menghasilkan lebih baik pada tahun ketiga.
Di sisi lain, industri sawit juga menghadapi tantangan dari kebijakan Uni Eropa melalui European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang mensyaratkan produk yang masuk ke pasar Eropa bebas dari deforestasi. “Ini juga menjadi tantangan. Kita sedang berjuang ya, pemerintah berjuang, asosiasi berjuang, petani berjuang untuk melawan itu,” ujar Eddy.
Eddy menilai kebijakan tersebut merupakan strategi dagang, dengan alasan efisiensi produksi minyak sawit lebih tinggi dibanding minyak nabati lain. Ia menyebut satu hektare sawit rata-rata menghasilkan 4–5 ton minyak, bahkan bisa 7–8 ton per tahun, sementara rapeseed, sunflower, atau soybean sekitar 1 ton per hektar per tahun. Menurutnya, jika sawit digantikan, kebutuhan lahan akan jauh lebih besar.
Untuk menjawab berbagai tantangan itu, Eddy menekankan perlunya perbaikan tata kelola industri sawit. Program peremajaan sawit rakyat (PSR) perlu terus didorong, sementara peningkatan produktivitas melalui intensifikasi menjadi langkah penting. Ia juga menyebut hilirisasi perlu dikembangkan agar nilai tambah dapat dinikmati di dalam negeri, disertai promosi dan kampanye positif mengenai peran strategis sawit.
“Jangan sampai kita justru ikut-ikutan menghujat sawit, padahal kita hidup dari sawit. Saya rasa itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari ini,” kata Eddy.
