JAKARTA – Pemulihan dunia pascapandemi dinilai masih dibayangi tekanan baru berupa eskalasi geopolitik dan krisis ekonomi. Di tengah situasi tersebut, ancaman radikalisme global disebut kembali menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah periode “hibernasi”.
Anggota Kelompok Ahli pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Irjen Pol (Purn) Hamidin, mengatakan kelompok radikal memanfaatkan celah yang muncul dari ketidakstabilan global untuk melakukan konsolidasi. Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar perkiraan, melainkan pola oportunistis kelompok ekstremis ketika terjadi kevakuman keamanan.
“Kelompok radikal sangat oportunis. Mereka piawai mengubah konflik geopolitik menjadi konflik identitas. Isu politik diterjemahkan menjadi persoalan agama, lalu dibungkus dengan retorika moralitas dan keadilan semu,” ujar Hamidin dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3).
Hamidin menilai ketegangan antara negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Iran, tidak hanya berhenti pada dimensi diplomatik. Dalam perspektif keamanan global, konfrontasi semacam itu disebut dapat menjadi “generator narasi” yang dimanfaatkan kelompok ekstremis untuk memproduksi propaganda perlawanan secara luas.
Ia juga menyoroti bahwa ketika perhatian dunia terserap pada konflik terbuka antarnegara, ruang abu-abu keamanan justru melebar. Situasi tersebut, menurutnya, memberi peluang bagi sel-sel tidur untuk kembali aktif, terlebih ketika medan operasi telah banyak bergeser ke ruang digital.
“Rekrutmen, indoktrinasi, hingga koordinasi dapat berlangsung tanpa batas teritorial. Hibernasi bukan berarti mati; ia hanya jeda taktis untuk beradaptasi,” katanya.
Selain faktor geopolitik, Hamidin menyebut krisis ekonomi global turut memperburuk situasi. Ketimpangan sosial yang kian lebar dinilai memicu frustrasi kolektif dan membuat sebagian individu lebih rentan terhadap narasi ideologi radikal yang menjanjikan keadilan instan serta solidaritas semu.
Dalam pandangannya, terorisme modern semakin cair dan adaptif. Ia tidak lagi semata-mata tampil sebagai gerakan bersenjata, tetapi berkelindan dengan krisis identitas dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Di beberapa negara, menguatnya sentimen Islamofobia dan antisemitisme juga disebut dapat menjadi pemicu polarisasi sosial.
Untuk menghadapi ancaman yang kian kompleks, Hamidin menyampaikan Indonesia menawarkan model penanganan yang ia sebut “The Indonesian Way”. Pendekatan ini memadukan ketegasan penegakan hukum dengan strategi kemanusiaan melalui soft approach.
Salah satu elemen yang disorot adalah pelibatan mantan tokoh terorisme dalam proses deradikalisasi. Menurut Hamidin, pesan perdamaian dari mantan ideolog dinilai memiliki daya pengaruh yang lebih kuat dibandingkan imbauan aparat semata.
“Negara tetap tegas dalam penegakan hukum, namun juga membuka ruang rehabilitasi sosial yang terukur. Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ini bukan hanya soal prosedur hukum, tetapi tentang memanusiakan kembali individu yang tersesat agar tidak kembali pada siklus kekerasan,” ujarnya.
Hamidin juga menekankan kerentanan wilayah perbatasan. Ia menilai ancaman ke depan bersifat hibrida, di mana infiltrasi tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga penetrasi ideologis dan digital. Wilayah perbatasan yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses informasi disebut kerap menjadi sasaran jaringan radikal.
Karena itu, ia mendorong penguatan kawasan perbatasan secara holistik, mencakup aspek keamanan sekaligus pembangunan sosial dan ekonomi. “Perbatasan bukan hanya garis geografis; ia adalah beranda kedaulatan. Di sanalah integritas nasional diuji. Kolaborasi antarnegara, pertukaran intelijen, dan pengawasan ruang siber harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan masyarakat lokal,” kata Hamidin.
Ia berharap konsistensi pendekatan yang adaptif dan berbasis nilai kemanusiaan dapat membantu Indonesia menghadapi wajah baru terorisme, sekaligus menjaga keseimbangan antara demokrasi dan keamanan.
