Jakarta — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan harga nikel akan stabil di kisaran 19.000–20.000 dolar AS per ton pada 2026, seiring kebijakan pemangkasan produksi nikel dalam negeri.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan harapan tersebut usai Rapat Kerja Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. “Mudah-mudahan di kisaran 19 ribu–20 ribu (dolar AS per ton),” ujarnya.
Dalam kebijakan terbaru, Kementerian ESDM memangkas produksi nikel menjadi sekitar 250 juta–260 juta ton pada 2026. Angka ini turun dari target produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2025 yang sebesar 379 juta ton.
Terkait perusahaan yang RKAB-nya belum disetujui, Tri mengingatkan bahwa perusahaan penambang nikel masih memiliki persetujuan berproduksi hingga Maret 2026. Persetujuan tersebut dapat digunakan untuk memanfaatkan kuota produksi sebesar 25 persen.
“Jadi, sembari melengkapi persyaratan (agar RKAB disetujui) dan lain sebagainya, mereka kan ada persetujuan yang sampai Maret dan masih bisa digunakan,” kata Tri.
Menurut Kementerian ESDM, pemangkasan produksi nikel dilakukan untuk menjaga harga komoditas tersebut di level global. Berdasarkan data London Metal Exchange (LME), harga nikel sempat turun hingga 14.125 dolar AS per ton pada 16 Desember 2025. Namun, harga kemudian naik menembus 17.000 dolar AS per ton per 22 Januari 2026, dan sempat mencapai 18.450 dolar AS per ton pada 7 Januari 2026.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta industri besar untuk membeli bijih nikel dari pengusaha tambang.
Selain nikel, Kementerian ESDM turut memangkas produksi batu bara menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026. Target ini turun hampir 200 juta ton dibandingkan produksi batu bara pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Meski melakukan pemangkasan produksi nikel dan batu bara, Kementerian ESDM menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) pada 2026 mencapai Rp134 triliun. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target PNBP 2025 yang sebesar Rp124,7 triliun.
