Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan memangkas target produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan nikel di pasar global.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, memperkirakan penurunan produksi bijih nikel berada di kisaran 10–15% dibandingkan produksi tahun lalu. Ia menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (21/1/2026).

Sejalan dengan pemangkasan produksi domestik, Tri menegaskan pemerintah tidak mempermasalahkan apabila smelter di dalam negeri melakukan impor bijih nikel, terutama dari Filipina. Menurutnya, volume impor dari Filipina diperkirakan tidak akan melonjak signifikan dan berada di kisaran 10–15 juta ton.

Pemerintah berencana menurunkan target produksi nikel dalam RKAB 2026 menjadi sekitar 250–260 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan RKAB 2025 yang sebesar 379 juta ton.

Tri menjelaskan, pemangkasan kuota produksi tersebut disesuaikan dengan permintaan dari pabrik pengolahan atau smelter yang beroperasi di dalam negeri. Ia menyebut target 250–260 juta ton diselaraskan dengan kapasitas produksi smelter.

Tri juga mengakui kebijakan pemangkasan produksi nikel merupakan salah satu strategi untuk mendorong kenaikan harga nikel. Ia menyebut, setelah rencana kebijakan itu akan diterapkan, harga nikel di pasar global sempat menembus US$ 18.000 per ton.

Hingga kini, proses evaluasi RKAB masih berlangsung seiring penggunaan aplikasi baru. Meski demikian, Tri menyatakan proses secara umum berjalan dengan baik, dan RKAB yang ada masih dapat digunakan hingga Maret.