JAKARTA—Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2026 dinilai mungkin dicapai, tetapi pelaku usaha cenderung memasang proyeksi lebih konservatif di kisaran 5,0–5,4 persen. Perbedaan pandangan ini mencerminkan tantangan struktural serta ruang kebijakan yang dinilai ketat, sekaligus memengaruhi keputusan investasi, penyaluran kredit, dan ekspektasi pasar tenaga kerja.
Di tengah tarik-menarik proyeksi tersebut, dunia usaha kerap menekankan bahwa pertumbuhan tinggi tidak dapat bergantung pada satu kebijakan. Mereka menilai ada enam prasyarat yang perlu berjalan sebagai paket: penciptaan lapangan kerja berkualitas, bauran kebijakan fiskal–moneter yang pro-pertumbuhan namun kredibel, iklim investasi dan kepastian regulasi, peningkatan produktivitas serta inovasi, penguatan ekspor bernilai tambah dan ketahanan pangan, serta perbaikan tata kelola dan efisiensi.
Jakarta dipandang menjadi barometer karena banyak keputusan regulasi, belanja negara, dan sinyal pasar terbentuk di ibu kota. Namun dampaknya diharapkan tidak berhenti di pusat dan harus terasa hingga daerah, mengingat sumber pertumbuhan juga perlu menyebar ke berbagai wilayah.
1) Lapangan kerja berkualitas
Prasyarat pertama yang banyak disebut kalangan usaha adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Fokusnya bukan semata menambah jumlah pekerja, melainkan memperluas pekerjaan formal dengan produktivitas yang meningkat. Ketergantungan pada sektor informal dinilai membuat pertumbuhan lebih rapuh karena daya beli mudah terganggu, akses pembiayaan terbatas, dan penerimaan pajak tidak optimal.
Dunia usaha menilai arah investasi berpengaruh besar terhadap struktur pasar kerja. Investasi yang padat modal dapat menaikkan output, tetapi tidak selalu menyerap tenaga kerja formal secara signifikan. Sebaliknya, investasi yang lebih padat karya modern dinilai lebih cepat mendorong formalisasi pekerjaan dan peningkatan keterampilan, terutama bila didukung pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan industri.
2) Bauran kebijakan fiskal–moneter
Prasyarat kedua adalah bauran kebijakan fiskal dan moneter yang mendorong pertumbuhan tetapi tetap kredibel. Pelaku usaha menilai ruang fiskal terbatas dan risiko shortfall penerimaan perlu diantisipasi, sehingga prinsip “collect more, spending better” menjadi benang merah: memperkuat pengumpulan penerimaan sekaligus meningkatkan kualitas belanja agar berdampak besar.
Dari sisi fiskal, percepatan belanja sejak awal tahun dinilai dapat mendorong permintaan, tetapi efektivitas bergantung pada ketepatan sasaran belanja, terutama yang menurunkan biaya logistik dan memperbaiki konektivitas. Dari sisi moneter, stabilitas inflasi dan nilai tukar dinilai penting untuk menjaga kepastian biaya impor bahan baku, beban lindung nilai, serta perencanaan bisnis.
3) Iklim investasi dan kepastian regulasi
Prasyarat ketiga menempatkan investasi sebagai mesin pertumbuhan. Dunia usaha menyoroti pentingnya kepastian regulasi, konsistensi lintas lembaga, serta kecepatan eksekusi proyek. Aturan yang tumpang tindih dan proses perizinan yang berlapis dinilai meningkatkan biaya kepatuhan dan berisiko membuat proyek molor, dengan konsekuensi biaya pendanaan dan peluang pasar yang hilang.
Selain itu, investasi bernilai tambah—termasuk yang memperdalam rantai pasok di dalam negeri—dipandang dapat membuat pertumbuhan lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Namun, pelaku usaha juga mengingatkan bahwa dinamika geopolitik dan fluktuasi rupiah dapat mengubah perhitungan biaya proyek, terutama yang bergantung pada impor mesin dan bahan baku.
4) Produktivitas, digitalisasi, dan inovasi
Prasyarat keempat adalah peningkatan produktivitas melalui inovasi proses, digitalisasi, dan adopsi teknologi yang relevan bagi industri. Pelaku usaha menilai pertumbuhan akan cepat menemui batas bila hanya mengandalkan tambahan jam kerja dan konsumsi, sehingga efisiensi dan peningkatan output per pekerja menjadi kunci.
Dalam konteks ini, digitalisasi dinilai perlu masuk ke tahap yang lebih dalam, seperti integrasi data, otomasi rantai pasok, analitik permintaan, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas serta efisiensi. Kebutuhan talenta digital dan kepastian perlindungan data juga disebut penting agar transformasi berjalan lebih merata.
5) Ekspor bernilai tambah, ketahanan pangan, dan penguatan daerah
Prasyarat kelima menekankan penguatan ekspor bernilai tambah dan ketahanan pangan, sekaligus memperluas sumber pertumbuhan dari daerah. Ekspor yang lebih beragam dan bernilai tambah dinilai dapat memperkuat kapasitas industri, menyerap tenaga kerja, dan memperbaiki ketahanan eksternal. Sementara itu, ketahanan pangan dipandang penting untuk menjaga stabilitas inflasi dan daya beli rumah tangga.
Pelaku usaha juga menilai pertumbuhan tidak cukup bertumpu pada konsumsi di kota-kota besar. Penguatan permintaan dari daerah—melalui pengembangan destinasi, aktivitas ekonomi lokal, serta dukungan pembiayaan dan koneksi pasar—dipandang dapat menciptakan banyak pusat pertumbuhan yang lebih inklusif.
6) Tata kelola, efisiensi, pembiayaan, dan manajemen risiko
Prasyarat keenam berkaitan dengan tata kelola, efisiensi, pembiayaan, dan manajemen risiko agar pertumbuhan tidak rapuh. Dunia usaha menilai kepastian hukum, efisiensi layanan, dan kualitas belanja negara menentukan biaya ekonomi. Efisiensi BUMN disebut berpengaruh melalui kualitas layanan di sektor-sektor strategis dan kesehatan keuangan yang berdampak pada ruang fiskal.
Risiko yang perlu dikelola mencakup fluktuasi rupiah, tensi geopolitik, volatilitas pasar modal, hingga bencana yang dapat mengganggu logistik dan pasokan. Dalam pandangan pelaku usaha, stabilitas yang memadai diperlukan agar sektor riil berani berekspansi, sementara pendalaman pembiayaan—di luar kredit perbankan—dinilai dapat memperluas kapasitas investasi.
Secara keseluruhan, pelaku usaha menarik kesimpulan bahwa target 6 persen membutuhkan orkestrasi kebijakan dan eksekusi yang konsisten. Benang merah yang kerap ditekankan adalah memperkuat penerimaan dan membelanjakan anggaran lebih efektif, sambil menjaga stabilitas yang cukup agar dunia usaha memiliki kepastian untuk meningkatkan kapasitas produksi dan investasi.
