Di balik gemerlap pencakar langit Shanghai dan narasi dominasi kendaraan listrik, perekonomian China dinilai menghadapi tekanan yang mengingatkan pada krisis Jepang pada 1990-an. Sejumlah pola yang pernah muncul menjelang pecahnya gelembung aset di Jepang kini disebut terlihat kembali, dengan pertaruhan yang lebih luas karena skala ekonomi China dan dampaknya terhadap stabilitas global.
Untuk memahami kekhawatiran tersebut, sejumlah pemikiran yang kerap digunakan dalam membaca krisis Jepang kembali disorot. Intinya, krisis Jepang tidak dipandang semata sebagai nasib buruk, melainkan hasil dari kombinasi kebijakan yang kurang tepat, ledakan spekulasi aset, beban utang, serta respons yang dinilai terlambat.
Ekonom Paul Krugman, melalui konsep “jebakan likuiditas” (liquidity trap), menggambarkan Jepang seperti pasien yang mengalami “mati rasa” pada sistem ekonominya setelah gelembung aset pecah. Bank of Japan (BoJ) memangkas suku bunga hingga mendekati nol, namun ekonomi tetap tidak bergerak signifikan. Trauma jatuhnya harga properti membuat masyarakat memilih menahan uang dan tidak menyalurkannya ke aktivitas ekonomi riil. Dalam situasi ketika ekspektasi deflasi menguat—masyarakat percaya harga esok akan lebih murah daripada hari ini—stimulus moneter menjadi kurang efektif: uang tersedia, tetapi tidak mengalir.
Sementara itu, Richard Koo menawarkan konsep “resesi neraca” (balance sheet recession). Menurut Koo, masalah utama bukan sekadar keengganan konsumen berbelanja, melainkan perusahaan yang tertekan oleh kerusakan neraca akibat anjloknya nilai aset. Dalam ilustrasinya, perusahaan dengan aset tanah 100 miliar yen dan utang 80 miliar yen bisa mendadak jatuh secara teknis ketika harga tanah merosot menjadi 20 miliar yen. Meski operasional masih menghasilkan laba, keuntungan itu cenderung dipakai untuk membayar utang dan memperbaiki neraca, bukan untuk ekspansi. Akibatnya, sektor swasta menjadi “alergi” terhadap utang, ekspansi terhenti, dan harga aset—terutama properti serta aset finansial—macet.
Richard Werner, melalui karyanya Princes of the Yen, menyoroti peran mekanisme kontrol kredit atau Window Guidance BoJ. Ia menilai bank sentral Jepang memiliki kendali kuat dalam mengarahkan penyaluran kredit bank komersial ke sektor-sektor spekulatif, sehingga memicu gelembung yang kemudian pecah. Di sisi lain, ekonom Jepang Yukio Noguchi menekankan faktor kekakuan dan keusangan sistem pajak pertanahan yang, menurutnya, turut mendorong spekulasi besar-besaran.
Meski datang dari sudut pandang berbeda, rangkaian analisis tersebut bermuara pada kesimpulan yang serupa: pecahnya gelembung aset Jepang dipicu oleh kombinasi keserakahan atas aset, beban utang yang menumpuk, serta respons kebijakan yang cenderung terlambat.
Dalam konteks China, kondisi yang disorot adalah sektor properti yang selama dua dekade menjadi mesin pertumbuhan kini berubah menjadi beban yang menekan laju ekonomi. Kasus perusahaan besar seperti Evergrande disebut sebagai simbol pecahnya gelembung aset yang dipandang lebih besar daripada yang pernah dialami Jepang.
Selain itu, gejala “resesi neraca” disebut mulai menjangkiti rumah tangga. Kelas menengah yang disebut memiliki sekitar 70% kekayaan tertanam di properti merasakan penurunan kesejahteraan ketika nilai rumah dan aset properti merosot. Dampaknya, konsumsi melemah dan ancaman deflasi dinilai kian terlihat.
Risiko berikutnya adalah kemungkinan spiral deflasi. Jika deflasi menguat seperti yang digambarkan Krugman, utang besar di sektor swasta dan pemerintah daerah dapat menjadi beban yang semakin berat karena nilai riil utang meningkat saat harga-harga turun. Kondisi tersebut dinilai dapat memperpanjang tekanan ekonomi dan memperbesar risiko yang meluas melampaui China.
