Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam pada akhir Januari 2026. Setelah sebelumnya mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di level 9.134,70, IHSG anjlok drastis pada 29 Januari 2026 hingga sekitar minus 8% atau lebih dalam satu hari perdagangan. Tekanan jual yang kuat memicu trading halt atau penghentian perdagangan sementara, dan gejolak tersebut mengguncang Bursa Efek Indonesia.
Guru Besar Keuangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Dr.rer.soc. R. Agus Sartono, M.B.A., menilai penurunan signifikan yang juga disebutnya sebagai January Effect muncul akibat krisis kepercayaan terhadap transparansi pasar modal Indonesia, yang kemudian memicu reaksi berantai dari investor global. Ia mengaitkan situasi ini dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menerapkan interim freeze atau membekukan penilaian saham Indonesia, sehingga dinilai merusak ekspektasi pertumbuhan jangka pendek.
Menurut Agus, langkah MSCI dipicu oleh penilaian atas kurangnya transparansi data mengenai struktur kepemilikan saham (beneficial ownership) serta tingginya konsentrasi kepemilikan pada beberapa saham berkapitalisasi besar. Ia juga menyoroti penutupan informasi seperti kode broker dan kode domisili selama jam perdagangan. Selain itu, ia menyebut adanya saham-saham dalam pemantauan yang berpotensi masuk skema full call auction, sehingga pembentukan harga dinilai menjadi kurang transparan karena antrean order beli dan jual tidak diketahui.
Ketidakpastian tersebut, lanjutnya, mendorong investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell) dalam jumlah besar. Ia menyebut net sell investor asing mencapai Rp6,17 triliun pada 28 Januari 2026 dan berlanjut pada 29 Januari 2026 sekitar Rp4,63 triliun. Kondisi ini, menurut Agus, menekan IHSG dan membuat BEI menjadi thin market, sehingga lebih mudah terjadi spekulasi pada saham-saham tertentu.
Agus juga menilai dinamika kepemimpinan di lembaga pasar turut memengaruhi psikologis pasar. Ia menyebut pengunduran diri Direktur Utama BEI pada 30 Januari 2026 yang dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas gejolak ekstrem justru membuat pasar semakin goyah. Situasi dinilai makin tidak kondusif setelah Mahendra Siregar mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disusul pengunduran diri Inarno Djajadi dari posisi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK pada tanggal yang sama.
Menjelaskan cepatnya reaksi pasar, Agus menyampaikan bahwa keputusan investasi—baik pada aset riil maupun finansial—berangkat dari ekspektasi kemampuan aset menghasilkan free cash flows di masa depan. Ia menekankan investasi dituntut mampu menghasilkan return on invested capital yang lebih tinggi daripada cost of capital.
Dalam pandangannya, keputusan MSCI memunculkan kekhawatiran bahwa harga saham tidak mencerminkan nilai sebenarnya (true value). Ia menyebut adanya kekhawatiran transaksi bersifat semu karena dilakukan oleh investor yang dianggap sebagai kepanjangan tangan pemilik mayoritas, sementara kinerja fundamental perusahaan dinilai buruk. Agus juga menyinggung kecilnya volume transaksi ritel dan potensi perilaku ikut-ikutan. Ia menyatakan studi mahasiswa bimbingannya di FEB UGM menunjukkan adanya perilaku FOMO (fear of missing out), yakni investor melakukan jual beli saham karena ikut-ikutan tanpa pengetahuan memadai untuk menilai investasi, khususnya di sektor sekuritas.
Agus menilai aksi jual yang berujung pada anjloknya IHSG dipengaruhi ekspektasi pasar terhadap potensi hilangnya likuiditas di masa depan. Kondisi ini mendorong herding behavior, ketika investor domestik ikut melepas aset untuk menghindari kerugian lebih besar, yang pada akhirnya memperdalam penurunan indeks. Ia menegaskan penurunan IHSG kali ini bukan sekadar fluktuasi teknis, melainkan mencerminkan tuntutan pasar global terhadap standar tata kelola yang lebih tinggi. Dalam konteks tersebut, OJK dan BEI dinilai menghadapi pekerjaan mendesak untuk memperkuat regulasi free float dan keterbukaan pemilik manfaat guna memulihkan kepercayaan investor.
Ia mengingatkan pasar modal berperan sebagai media pembiayaan investasi jangka panjang, termasuk melalui Initial Public Offering (IPO) yang memungkinkan perusahaan memperoleh pendanaan untuk mendorong pertumbuhan. Agus juga menyebut indeks bursa di negara maju kerap digunakan sebagai indikator perkembangan ekonomi karena berkaitan dengan kontribusi korporasi terhadap penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, daya beli, dan penurunan kemiskinan.
Meski demikian, Agus meminta pemerintah melalui OJK meninjau kembali aturan yang memperbolehkan perusahaan dengan free cash flow negatif melakukan IPO. Menurutnya, hal itu penting untuk mencegah corporate action yang tidak semestinya. Ia menyinggung pengalaman IPO sejumlah startup dengan arus kas negatif yang sempat oversubscribe akibat framing prospek berlebihan, namun kemudian harga sahamnya anjlok di pasar sekunder dan meninggalkan kerugian besar bagi investor.
Dari rangkaian persoalan tersebut, Agus menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik untuk menjaga kepercayaan pasar. Ia menilai semakin maju sebuah bursa, semestinya semakin ketat persyaratan pencatatan saham demi melindungi pemangku kepentingan. Perusahaan publik, menurutnya, perlu menyajikan informasi keuangan yang utuh, transparan, dan sesuai standar, dengan dukungan profesi akuntan serta lembaga pemeringkat yang kredibel.
Agus juga mendorong penguatan edukasi masyarakat terkait valuasi perusahaan agar keputusan investasi tidak semata didorong euforia. Ia menilai dalam kondisi tingkat pengangguran relatif tinggi, pertumbuhan kredit melambat, dan risiko defisit meningkat, investor perlu kembali fokus pada fundamental perusahaan dan indikator ekonomi. Ia menyebut transisi kembali pada pendekatan free cash flow (FCF) menjadi langkah strategis untuk memulihkan kredibilitas pasar serta mencegah potensi manipulasi kinerja keuangan.
Menurut Agus, FCF lebih rasional untuk mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga keberlanjutan. Ia membandingkannya dengan laba bersih (net income) yang dinilai lebih mudah dimanipulasi melalui kebijakan akuntansi. FCF, kata dia, menunjukkan uang tunai riil yang tersisa bagi pemegang saham setelah biaya operasional dan belanja modal (capital expenditure) dipenuhi. Ia menilai investor dapat lebih waspada ketika FCF negatif muncul di tengah laba akuntansi yang positif, karena dapat menjadi peringatan awal adanya ketidakteraturan atau model bisnis yang tidak berkelanjutan.
Ia menambahkan valuasi berbasis FCF, termasuk metode discounted cash flow, mendorong investor dan analis menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas secara mandiri, sekaligus mendorong manajemen lebih terbuka dalam penggunaan uang tunai. Menurutnya, krisis pasar yang tercermin dari anjloknya IHSG pada akhir Januari 2026 menjadi pengingat pentingnya pasar modal yang efisien secara informasi. Ia menekankan BEI dan OJK perlu memastikan emiten mematuhi aturan dan membuka informasi secara penuh meskipun konsekuensi biayanya besar. Agus menutup dengan menegaskan keterbukaan dan integritas sebagai fondasi kepercayaan, serta tanpa keterbukaan pasar modal akan tetap rentan terhadap guncangan spekulatif dan perannya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian dapat terganggu.
