Perencanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk tahun 2026 kembali diwarnai isu efisiensi anggaran. Sejumlah dinas mengalami pemangkasan cukup signifikan, namun pemerintah daerah menegaskan komitmen menjaga kualitas layanan publik serta melanjutkan program-program prioritas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim, Adi Candra, mengatakan anggaran Diskominfo pada 2026 dipangkas sekitar Rp700 juta. Meski demikian, pihaknya tetap melanjutkan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk rencana pembangunan ruang podcast dan ruang live, serta program “Ngopi Kotim” dari Kominfo.
Diskominfo juga membuka partisipasi publik dengan menerima masukan masyarakat dua kali dalam sepekan. Pengelolaan rumah web Kabupaten Kotim melalui kotim.co.id tetap berjalan, disertai upaya pemerataan infrastruktur jaringan internet hingga ke pelosok desa. Adi Candra menegaskan tuntutan kepala daerah agar setiap puskesmas pembantu (pustu) memiliki jaringan internet yang stabil karena pelaporan dilakukan setiap hari.
Di sektor pendidikan, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, Edi Sucipto, menyampaikan program tahun 2026 relatif tidak terdampak efisiensi karena mayoritas bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pemerintah pusat. Pada 2026, Disdik menyalurkan tiga jenis tunjangan, yakni tunjangan profesi bagi guru bersertifikasi, tunjangan khusus bagi guru di daerah tertentu sesuai surat keputusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta tambahan penghasilan bagi guru yang belum bersertifikasi.
Selain itu, penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online diperluas. Sebanyak 25 sekolah di wilayah perkotaan Sampit akan menerapkan SPMB online pada 2026, terdiri dari 15 sekolah di Kecamatan MB Ketapang dan 10 sekolah di Kecamatan Baamang. Edi menegaskan efisiensi tidak mengganggu hak dasar seperti gaji, sementara pembangunan fisik tetap berjalan dengan skala prioritas.
Di bidang pangan, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, Fitri, menyebut Kotim tetap memegang peran strategis sebagai salah satu penyangga pangan Kalimantan Tengah, berada di posisi ketiga setelah Kapuas dan Pulang Pisau. Program ketahanan pangan nasional seperti perluasan baku sawah melalui percetakan sawah, peningkatan indeks pertanaman lewat optimalisasi lahan, hingga mekanisasi pertanian berasal dari pemerintah pusat, sehingga efisiensi dinilai tidak berpengaruh signifikan karena daerah berfungsi melakukan pengawalan program.
Namun demikian, dibandingkan 2025 terdapat pengurangan anggaran sekitar Rp4 miliar. Fitri juga menyebut adanya peralihan status penyuluh pertanian yang sejak 1 Januari ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim, Ali, mengungkapkan sektor kesehatan mengalami pemangkasan besar, hampir Rp70 miliar pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Bupati Kotim menekankan agar layanan kesehatan dari kota hingga desa tetap berjalan optimal, termasuk keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC).
Ali menjelaskan, pembayaran BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah seharusnya sekitar Rp55 miliar per tahun, namun saat ini baru mampu terbayar Rp36 miliar. Meski begitu, pemerintah daerah tetap mengupayakan UHC berjalan. Mulai 1 Januari 2026, tidak ada lagi perekrutan tenaga kontrak, namun Dinkes mempertahankan tenaga kesehatan melalui mekanisme penugasan khusus, terutama untuk daerah terpencil dan kebutuhan dokter spesialis.
Pengurangan terbesar di sektor kesehatan terjadi pada sarana dan prasarana. Pada 2026 hanya terdapat dua paket sarpras puskesmas, masing-masing di Jalan DI Panjaitan dan wilayah Desa Samuda. Ali menegaskan kegiatan promotif dan preventif, obat-obatan, serta pemenuhan SDM tetap menjadi perhatian agar layanan kesehatan berjalan normal.
Di layanan rujukan, Perwakilan Direktur RSUD dr Murjani Sampit, dr Anggun Iman Hermawan, menyampaikan rumah sakit terus memperkuat layanan spesialistik melalui program KJSU dengan mengirim dokter mengikuti pelatihan lanjutan. Dokter jantung dan saraf disebut sudah dilatih, sehingga pasien stroke kini dapat ditangani di RSUD dr Murjani tanpa perlu dirujuk ke Palangka Raya.
Pengembangan layanan jantung juga ditargetkan meningkat. Pada pertengahan tahun ini, RSUD dr Murjani disebut ditargetkan sudah mampu melakukan pemasangan ring jantung. Untuk layanan hemodialisis, rumah sakit menambah alat guna mengurangi antrean pasien yang kini mencapai lebih dari 300 orang.
Adapun untuk layanan kanker dan bedah saraf, RSUD dr Murjani menjalin kerja sama dengan RSUD Hanau serta akan segera kedatangan dokter spesialis bedah saraf. dr Anggun menambahkan, pihaknya menyadari kebutuhan rumah sakit tambahan di Kotim agar beban pelayanan bisa terbagi, sehingga mendukung rencana bupati menghadirkan investor rumah sakit swasta.
Dengan penyesuaian di berbagai sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan tetap optimistis layanan publik dan program prioritas dapat berjalan maksimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran 2026.
