Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Probolinggo menyampaikan evaluasi menjelang perencanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Probolinggo, terungkap dua proyek pada tahun sebelumnya mangkrak bukan karena kendala teknis, melainkan akibat kondisi keuangan kontraktor.
Kepala Dinas PUPR Setyorini Sayekti mengatakan realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai 85,11 persen. Capaian itu, menurutnya, tertahan karena dua proyek dipastikan putus kontrak.
Dua proyek tersebut yakni pembangunan Gedung Inspektorat dengan progres 26 persen, serta pembangunan aula dan ruang kelas di Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang baru mencapai 20,9 persen.
Setyorini menyebut persoalan yang berulang dalam pelaksanaan kontrak di Kota Probolinggo adalah ketidakmampuan finansial kontraktor. Ia menuturkan pihaknya telah melayangkan teguran, namun pekerjaan tetap tidak berjalan karena material tidak datang.
“Jadi untuk selama ini, masalah klasik bagi kegiatan kontrak di Kota Probolinggo adalah ketidakmampuan keuangan kontraktor. Kami sudah melakukan teguran, tapi hanya sekedar janji kosong. Material tidak datang karena tidak dibayar,” ujar Setyorini dalam RDP, Senin (2/2/2026).
Ia menilai situasi tersebut ironis karena secara teknis kedua bangunan tergolong sederhana dan tidak memerlukan pekerjaan struktur rumit atau teknologi tinggi. Hambatan utama justru berasal dari manajemen keuangan mitra kerja yang dinilai tidak sehat.
Untuk menyelamatkan aset daerah, Dinas PUPR mengusulkan kelanjutan pembangunan Gedung Inspektorat pada 2026 dengan alokasi anggaran Rp4 miliar. Sementara untuk proyek di lingkungan pondok pesantren, pihak yayasan disebut memilih tidak mengajukan pendanaan lanjutan dan berencana menyelesaikannya secara mandiri.
Meski diwarnai persoalan putus kontrak pada tahun sebelumnya, Dinas PUPR menargetkan seluruh pekerjaan fisik pada 2026 dapat rampung pada November. Target itu diproyeksikan untuk mendukung ketepatan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo.
