PEKANBARU — Bulan suci Ramadan dinilai tidak hanya menjadi momentum peningkatan ibadah ritual, tetapi juga waktu yang tepat untuk memperkuat kesadaran umat terhadap tata kelola ekonomi yang sesuai syariat. Inisiatif BRK Syariah yang menjadikan Ramadan sebagai momentum penguatan literasi keuangan syariah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam.
Apresiasi tersebut disampaikan Buya Dr. Asep Ajidin, S.Pd.I., S.H., M.H., Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) Kota Pekanbaru. Ia juga tercatat sebagai dosen di STIH Putri Maharaja Payakumbuh, Dosen Luar Biasa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, serta Dosen Luar Biasa pada Program Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim (ITBHAS) Bukittinggi.
Menurut Asep, penguatan literasi keuangan syariah pada Ramadan bersifat strategis dan kontekstual. Ia menilai Ramadan sebagai bulan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, ketika umat Islam cenderung lebih reflektif terhadap sumber dan penggunaan harta. Ia juga menyinggung pesan Al-Qur’an agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, yang menurutnya menegaskan pentingnya sistem ekonomi yang berkeadilan.
Ia menyebut, ketika BRK Syariah mendorong literasi tentang larangan riba, gharar, dan maisir, hal itu sejalan dengan prinsip dasar muamalah Islam, yakni keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.
Terkait literasi keuangan syariah yang masih menjadi tantangan nasional, Asep menilai akar persoalannya terletak pada pemahaman masyarakat. Ia mengatakan, banyak orang telah menjadi nasabah bank syariah, tetapi belum memahami filosofi akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Bahkan, sebagian masih menganggap perbankan syariah hanya berbeda istilah.
Padahal, ia menekankan perbedaannya bersifat mendasar karena sistem syariah berbasis akad dan bagi hasil, bukan bunga. Menurutnya, hal ini bukan semata persoalan teknis finansial, melainkan juga terkait nilai teologis dan etika bisnis. Karena itu, ia memandang literasi tidak cukup dilakukan melalui promosi produk, melainkan harus melalui edukasi konseptual dengan melibatkan kampus, pesantren, dan ormas Islam.
Dalam konteks kolaborasi, Asep menyatakan dukungan terhadap peran perguruan tinggi dan ormas. Ia menilai kampus memiliki peran penting membangun literasi berbasis riset, sementara ormas dapat menjadi jembatan dakwah ekonomi. Ia juga menilai Ramadan menjadi momentum ideal karena aktivitas kajian di masjid dan kampus meningkat. Menurutnya, jika edukasi tentang pengelolaan harta yang halal dan produktif disisipkan dalam tausiyah, dampaknya dapat meluas.
Mengenai pemberdayaan UMKM, Asep menyebut Ramadan sebagai “musim ekonomi umat” karena perputaran uang meningkat. Ia berpendapat, pembiayaan yang berjalan dengan prinsip syariah akan membantu menjaga keberkahan dan keberlanjutan usaha. Ia menilai akad seperti mudharabah dan musyarakah mengajarkan kemitraan, bukan eksploitasi, dan sejalan dengan maqashid syariah untuk menjaga harta serta kesejahteraan masyarakat.
Asep juga menegaskan literasi sebagai fondasi inklusi. Menurutnya, tanpa pemahaman, masyarakat hanya menjadi pengguna layanan, bukan pelaku ekonomi yang sadar nilai. Ia menyatakan gerakan literasi tidak semestinya berhenti pada Ramadan, melainkan perlu menjadi budaya melalui edukasi berkelanjutan, termasuk terkait zakat, infak, sedekah, hingga transaksi digital syariah agar ekosistemnya semakin kuat.
Ia berharap Ramadan dapat menjadi titik tolak penguatan literasi keuangan syariah. Menurutnya, jika pemahaman masyarakat meningkat, ekonomi umat dapat menjadi lebih berdaya, adil, dan berkelanjutan. Dalam kerangka itu, upaya menjadikan Ramadan sebagai momentum edukasi dan pemberdayaan ekonomi dinilai dapat berkontribusi membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan umat, khususnya di Riau dan Kepulauan Riau.
