Proyek pembangunan Tol Serang–Panimbang kembali menjadi perhatian DPR RI. Meski tercatat sebagai proyek strategis nasional, penyelesaiannya dinilai masih dibayangi ketidakpastian pendanaan serta persoalan pembebasan lahan yang belum sepenuhnya tuntas. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat target penyelesaian proyek yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten bagian selatan.
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mengungkapkan hal tersebut saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke lokasi pembangunan tol di Serang, Banten. Kunjungan dilakukan untuk meninjau progres fisik sekaligus mengidentifikasi hambatan yang membuat pembangunan belum berjalan optimal.
Berdasarkan peninjauan lapangan, DPR menemukan proyek Tol Serang–Panimbang masih memerlukan tambahan anggaran. Hamka menyebut terdapat kekurangan dana sekitar Rp1,6 triliun, sementara sumber pembiayaannya belum diputuskan secara jelas.
“Kalau keputusan pendanaannya tidak segera diambil, ini berpotensi kembali stagnan,” ujar Hamka, Kamis (22/1/2025).
Menurut Hamka, kebutuhan tambahan anggaran muncul akibat sejumlah faktor di lapangan, seperti penyesuaian teknis konstruksi, tantangan kondisi geografis, serta proses pembebasan lahan yang belum sepenuhnya rampung. Ia menilai faktor-faktor tersebut menunjukkan perencanaan awal belum sepenuhnya mengantisipasi dinamika di lapangan.
Dalam situasi ini, Komisi V DPR RI menilai kejelasan skema pembiayaan menjadi titik krusial. Hingga kini belum ada kepastian apakah tambahan dana akan dipenuhi melalui APBN, pinjaman dalam negeri, atau skema pembiayaan alternatif lainnya. Ketidakpastian tersebut dinilai berdampak langsung pada ritme pekerjaan di lapangan.
“Yang kami soroti bukan hanya besarannya, tetapi kepastiannya. Tanpa kepastian sumber dana, kontraktor juga tidak bisa bergerak maksimal,” tegas Hamka.
Selain anggaran, DPR juga menyoroti pembebasan lahan yang disebut masih menjadi kendala struktural. Hamka menilai selama persoalan lahan belum diselesaikan hingga tingkat tapak, tambahan anggaran pun berisiko tidak efektif.
“Kalau lahannya belum beres, mau ada tambahan dana sebesar apa pun, pembangunan tetap tidak akan optimal,” katanya.
Temuan tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa proyek Tol Serang–Panimbang berpotensi kembali melambat seperti pada periode sebelumnya. Padahal, tol ini diharapkan menjadi akses utama menuju kawasan pariwisata dan pusat-pusat ekonomi baru di Banten selatan.
Hamka menyatakan Komisi V DPR RI akan terus mengawal proyek melalui fungsi pengawasan, termasuk mendorong pemerintah segera mengambil keputusan terkait pendanaan serta percepatan penyelesaian lahan. “Tol ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Karena itu, kami ingin ada kepastian, bukan sekadar rencana,” pungkasnya.
