PT BPRS Syariah Bahari Berkesan menegaskan perannya tidak hanya sebagai lembaga intermediasi perbankan, tetapi juga sebagai penggerak penguatan tata kelola keuangan Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara. Melalui pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), layanan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) secara non-tunai, serta pertumbuhan kinerja yang konsisten, BUMD ini disebut berkontribusi dalam menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) lewat setoran dividen.
Paparan tersebut disampaikan Direktur Utama PT BPRS Syariah Bahari Berkesan, Risdan Harly, dalam sesi wawancara penjurian TOP BUMD Awards 2026 yang digelar secara daring pada Selasa (3/2/2026). Ajang ini menilai kinerja, inovasi, dan tata kelola BUMD dalam mendukung pembangunan daerah serta pelayanan publik.
Risdan menjelaskan, salah satu peran strategis yang dijalankan BPRS Bahari Berkesan adalah pengelolaan RKUD, yang dinilai tidak umum bagi BPR atau BPRS milik pemerintah daerah. Di sisi lain, bank ini juga menjadi pengelola layanan payroll ASN Pemerintah Kota Ternate yang telah dilakukan sepenuhnya secara non-tunai. Lebih dari 4.000 ASN terhubung dalam sistem pembayaran digital yang dikelola BPRS Bahari Berkesan.
Dari sisi kinerja, hingga 2025 total aset BPRS Bahari Berkesan tercatat Rp127,6 miliar, naik dari Rp106,5 miliar pada tahun sebelumnya. Laba bersih meningkat menjadi Rp5,09 miliar, dengan kontribusi dividen ke kas daerah sebesar Rp2,8 miliar.
Menurut Risdan, kondisi bank berada pada kategori sehat berdasarkan penilaian regulator. Ia menyebut Return on Assets (ROA) mencapai 4,97 persen dan rasio kecukupan modal (KPMM) sebesar 34,87 persen. Sementara itu, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) disebut tetap terjaga di bawah ambang batas yang ditetapkan.
Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penguatan peran tersebut, terutama dalam pengelolaan PAD dan layanan publik. BPRS Bahari Berkesan terlibat dalam pengembangan sistem pencatatan transaksi pajak daerah yang mencakup pajak restoran, hotel, hiburan, serta makan dan minum. Proses yang sebelumnya dilakukan manual diarahkan beralih ke sistem digital.
Aplikasi pencatatan pajak itu dihibahkan kepada Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Risdan menyatakan digitalisasi memungkinkan pencatatan transaksi secara real time, meningkatkan akurasi data, dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Selain itu, BPRS Bahari Berkesan mengembangkan aplikasi layanan perbankan digital “Ternate Smart” yang menyediakan layanan transfer antarbank, pembayaran berbasis QRIS, serta kanal pembayaran lainnya. Inisiatif ini disebut tidak hanya menyasar nasabah, tetapi juga mendukung organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan penerimaan keuangan.
Di luar fungsi fiskal, BPRS Bahari Berkesan juga menjalankan program perluasan inklusi keuangan. Kegiatan yang dilakukan antara lain pembukaan rekening tabungan untuk program bantuan pemerintah serta edukasi menabung. Hingga 2025, jumlah nasabah tabungan tercatat lebih dari 31.000 orang. Risdan juga menyampaikan dana sosial seperti CSR dan zakat, infak, serta sedekah (ZIS) disalurkan kepada masyarakat produktif sebagai bagian dari kontribusi sosial BUMD.
Dalam aspek tata kelola, Risdan mengatakan BPRS Bahari Berkesan menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) dengan peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan serta pemanfaatan aplikasi digital untuk penilaian kinerja pegawai.
TOP BUMD Awards 2026 mengusung tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan”, dengan penekanan pada capaian kinerja dan inovasi yang berdampak jangka panjang. Dalam sesi penjurian tersebut, Risdan memaparkan materi berjudul “Dukungan Inovasi Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate” dan didampingi Pejabat Eksekutif BPRS Bahari Berkesan Asri Maradjabessy. Dewan juri yang hadir antara lain Prof. Satya Arinanto, Melani K. Harriman, Wahyu Setiaji, serta Teguh Imam Suyudi sebagai moderator.
Melalui rangkaian langkah digitalisasi, pengelolaan kas daerah, serta layanan pembayaran non-tunai, BPRS Syariah Bahari Berkesan menampilkan model peran BUMD perbankan daerah yang menghubungkan inovasi teknologi, pelayanan publik, dan penguatan institusi lokal dalam ekosistem keuangan daerah yang lebih akuntabel.
