Indonesia mencatat ketergantungan impor dari China sebesar 31,4% berdasarkan kompilasi data tahun 2024. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-9 dunia dalam daftar negara dengan porsi impor dari China tertinggi, menunjukkan bahwa hampir sepertiga barang yang masuk ke pasar domestik berasal dari Negeri Tirai Bambu.
Gambaran ketergantungan ini muncul dari data terbaru yang dirilis Visual Capitalist pada Jumat (27/2), yang menghimpun informasi dari UN Comtrade dan Bank Dunia. Data tersebut menyoroti peran China dalam rantai pasok global, bukan hanya sebagai pemasok barang jadi, tetapi juga bahan baku dan input yang menopang aktivitas manufaktur di berbagai negara.
Di Indonesia, ketergantungan impor dari China mencakup beragam sektor, mulai dari barang elektronik konsumen, mesin industri, hingga bahan baku penolong yang dibutuhkan pabrik-pabrik lokal. Posisi Indonesia di Asia Tenggara juga disebut menjadikannya pasar utama sekaligus mitra penting dalam ekosistem perdagangan China di kawasan.
Dalam daftar 10 besar negara dengan ketergantungan impor tertinggi dari China, Kamboja berada di urutan pertama dengan porsi impor mencapai 46,8%. Menurut The Observatory of Economic Complexity, besarnya angka tersebut berkaitan dengan kebutuhan Kamboja atas bahan baku industri tekstil, yang menjadi komoditas ekspor utama negara itu. Sejumlah negara lain dalam daftar juga didominasi negara berkembang yang basis manufaktur domestiknya belum kuat atau bergantung pada input dari China untuk menopang industri ekspor, seperti perakitan elektronik.
Berikut 10 negara dengan tingkat ketergantungan impor dari China tertinggi berdasarkan data 2024: Kamboja (46,8%), Kirgizstan (45,8%), Hong Kong (40,9%), Mongolia (40,5%), Vietnam (34,0%), Myanmar (33,5%), Ethiopia (32,7%), Paraguay (32,5%), Indonesia (31,4%), dan Tanzania (30,5%). Sementara itu, Amerika Serikat berada di peringkat ke-97 dengan ketergantungan 13,8%.
Data ketergantungan impor juga berkaitan dengan dinamika investasi. Melalui inisiatif One Belt, One Road yang diluncurkan pada 2013, China memperluas pengaruhnya lewat investasi infrastruktur, termasuk pembiayaan proyek pelabuhan dan dermaga di sejumlah negara berkembang melalui skema pinjaman. Disebutkan, Kamboja menerima hibah dan pinjaman senilai US$3 miliar pada periode 2002–2023.
Contoh lain adalah Djibouti yang memiliki ketergantungan impor dari China sebesar 17,7%. Di negara tersebut, China membangun pelabuhan yang disebut menjadi tulang punggung ekonomi Djibouti dan mendirikan pangkalan militer pertamanya pada 2017, berdekatan dengan fasilitas militer milik Amerika Serikat. Strategi pembiayaan dan pembangunan ini dinilai dapat memberi pengaruh politik dan ekonomi yang besar, terutama ketika negara peminjam mengalami kesulitan membayar utang.
Di sisi lain, struktur ekspor China juga disebut mengalami perubahan. Label “Made in China” yang dahulu identik dengan barang murah bertransformasi seiring teknologi menjadi komoditas ekspor terbesar. Komponen sirkuit terpadu (integrated circuits) disebut menyumbang porsi terbesar dalam ekspor China, disusul telepon seluler dan otomotif. Dunia juga dinilai bergantung pada China dalam pemrosesan mineral kritis yang penting bagi industri pertahanan dan elektronik modern.
Dominasi ini mendorong sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, untuk memperkuat kapasitas domestik dan melakukan diversifikasi rantai pasok. Salah satu langkah yang ditempuh adalah kebijakan tarif, yang ditujukan untuk mengurangi risiko ekonomi global apabila terjadi gangguan di China.
