Dana Perlindungan dan Pengembangan Hutan Provinsi menyatakan pada 2025 akan menjalankan tugas sesuai arahan Komite Partai Provinsi, Dewan Rakyat Provinsi, Komite Rakyat Provinsi, Dana Perlindungan dan Pengembangan Hutan Vietnam, serta Dewan Pengelola Dana. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini berkoordinasi dengan departemen dan instansi terkait, serta Komite Rakyat di tingkat kecamatan dan desa untuk memberi masukan mengenai perlindungan dan pengembangan hutan, termasuk pembayaran jasa lingkungan hutan dengan pendekatan yang dinilai inovatif, fleksibel, dan efisien.
Sepanjang 2025, total dana yang dihimpun dari jasa lingkungan hutan dilaporkan melampaui 271 miliar VND atau 104,7% dari rencana. Dana tersebut juga berkoordinasi dengan perbankan untuk menyalurkan pembayaran kepada 39.646 dari 39.971 pemilik hutan, setara 99,1% dari total pemilik hutan. Total nilai pembayaran mencapai lebih dari 229,5 miliar VND, atau 99,9% dari total pembayaran jasa lingkungan hutan di provinsi itu.
Memasuki 2026, Dana Perlindungan dan Pengembangan Hutan Provinsi menyatakan akan melanjutkan pelaksanaan rencana pengumpulan dan penyaluran pembayaran jasa lingkungan hutan, termasuk anggaran biaya pengelolaan, berdasarkan keputusan yang disetujui Komite Rakyat Provinsi serta program dan proyek terkait, dengan menekankan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Untuk memperkuat pendapatan, dana tersebut berencana meninjau dan memperluas sumber penerimaan dari sejumlah sektor, antara lain fasilitas produksi industri; organisasi dan individu di bidang ekowisata, resor, serta jasa hiburan; dan organisasi yang terlibat dalam budidaya perikanan atau bekerja sama dengan rumah tangga serta individu yang menjalankan budidaya perikanan. Dana itu juga menegaskan komitmen untuk mengelola pendapatan jasa lingkungan hutan secara efektif.
Selain itu, pada 2026 dana tersebut akan melaksanakan tugas pengembangan peta pembayaran jasa lingkungan hutan dan menetapkan area hutan yang memenuhi syarat untuk menerima pembayaran, dengan target memastikan kemajuan kerja, kualitas, dan efisiensi. Penguatan inspeksi dan pengawasan juga menjadi agenda, termasuk upaya mendeteksi serta memperbaiki pelanggaran secara cepat untuk memaksimalkan efektivitas penggunaan dana jasa lingkungan hutan.
Dalam konferensi terkait, forum mengadopsi peraturan pengelolaan aset dan pengeluaran internal, menyampaikan laporan hasil pendapatan dan pengeluaran keuangan tahun 2025, meninjau kinerja Komite Pengawasan Rakyat, serta menandatangani perjanjian kompetisi untuk 2026. Pada kesempatan yang sama, Direktur Dana Perlindungan dan Pengembangan Hutan Provinsi menganugerahkan gelar “Pejuang Teladan Berprestasi” tingkat akar rumput kepada 12 individu, serta memberikan sertifikat penghargaan kepada 2 kelompok dan 14 individu atas capaian mereka sepanjang 2025.
