JAKARTA — Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai perekonomian Indonesia tengah menghadapi tantangan makro yang serius. Ia menyoroti ketimpangan yang kian melebar, kondisi pasar tenaga kerja yang rapuh, serta daya beli masyarakat yang semakin tertekan.
Faisal menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin pada 2025 memang menurun menjadi sekitar 24 juta orang. Namun, ia mengingatkan masih terdapat lebih dari 100 juta orang yang hidup di sekitar garis kemiskinan, dengan pengeluaran di bawah Rp1 juta per bulan. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan lebih dari sepertiga penduduk Indonesia berada dalam posisi rentan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk Indonesia di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi pada Senin (1/9/2025).
Dari sisi ketenagakerjaan, Faisal menilai penurunan angka pengangguran terbuka belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas pekerjaan. Ia menyebut mayoritas pekerja masih berada di sektor informal, dengan proporsi mendekati 60%. Selain itu, pekerja paruh waktu dan setengah menganggur disebut meningkat lebih cepat dibanding pekerja penuh waktu.
Ia juga menyinggung tekanan pada kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi. Data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mencatat 43.500 orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari–Juli 2025, meningkat 150% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Faisal, perkembangan upah belum banyak membantu menjaga daya beli. Ia menyebut upah riil buruh hanya tumbuh 1,9% pada Februari 2025 secara tahunan, bahkan terkontraksi 4,8% dibanding Agustus 2024.
Ketimpangan, lanjutnya, juga terlihat dari sisi tabungan masyarakat. Rata-rata saldo rekening dengan nominal di bawah Rp100 juta kini berada di angka Rp1,1 juta, sementara tabungan di atas Rp2 miliar disebut terus meningkat.
CORE Indonesia mendorong pemerintah membatalkan kebijakan pajak yang dinilai membebani kelas menengah bawah, termasuk PPN dan BPP. Selain itu, Faisal menilai transfer ke daerah yang memicu lonjakan pajak serta retribusi daerah perlu direvisi.
Ia menekankan belanja negara semestinya diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja secara masif, terutama di sektor padat karya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Faisal juga meminta belanja yang tidak produktif—seperti pembentukan lembaga baru atau penyediaan fasilitas bagi pejabat—dihentikan.
Di luar faktor domestik, Faisal mengingatkan adanya risiko eksternal dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mendorong lonjakan impor dan menekan sektor manufaktur serta pertanian dalam negeri, sehingga dapat memperparah tekanan ekonomi nasional.
