BERITA TERKINI
CORE Indonesia: Ekonomi 2026 Diprediksi 4,9–5,1 Persen, Tantangan Global dan Domestik Perlu Diantisipasi

CORE Indonesia: Ekonomi 2026 Diprediksi 4,9–5,1 Persen, Tantangan Global dan Domestik Perlu Diantisipasi

JAKARTA — Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai perekonomian Indonesia ke depan masih akan menghadapi tantangan besar, baik dari sisi global maupun domestik. Penilaian itu disampaikan dalam Webinar Refleksi Akhir Tahun 2025 dan Outlook Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) DPP PKS pada Rabu (17/12/2025).

Faisal mengatakan harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap ada, meski tantangan yang dihadapi tidak ringan dari sisi eksternal maupun internal. Ia mengawali pemaparannya dengan menyampaikan refleksi atas kinerja ekonomi selama setahun terakhir dan arah langkah menuju 2026.

Dari sisi global, Faisal menyebut sejumlah lembaga internasional, termasuk IMF, memproyeksikan kondisi ekonomi global pada 2026 tidak lebih baik dibandingkan 2025. Ia menyoroti perlambatan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional, serta dinamika geopolitik global sebagai faktor yang perlu diantisipasi secara serius.

Sementara dari sisi domestik, Faisal menekankan beberapa risiko utama, antara lain melemahnya daya beli kelas menengah, potensi inflasi pangan, serta penurunan investasi asing di luar sektor hilirisasi. Ia juga mengingatkan dampak bencana di Sumatera yang dinilai dapat berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional.

“Faktor bencana di Sumatera menurut saya cukup signifikan mempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat pengalaman tsunami Aceh 2004 itu kontraksi ekonominya sampai 2009, apalagi kalau bencananya di tiga provinsi, perlu lebih serius diatasi,” ujarnya.

Dalam proyeksinya, CORE Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,9–5,1 persen. Untuk mendorong pertumbuhan di atas 5 persen, Faisal menilai perlu penguatan sektor manufaktur dan jasa, peningkatan efektivitas stimulus, serta perbaikan tata kelola fiskal.