Jakarta — Pemerintah Indonesia menerjemahkan prinsip kesehatan untuk semua orang dan di semua usia, sebagaimana tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin ke-3, ke dalam kebijakan konkret melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini diposisikan sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kebijakan kesehatan nasional tidak boleh berhenti pada layanan kuratif. Dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), ia menyampaikan bahwa 70 juta warga Indonesia telah menerima pemeriksaan kesehatan gratis yang dirancang untuk diberikan secara rutin setahun sekali sepanjang hidup. Presiden juga menyatakan layanan tersebut akan diperluas untuk semua anak dan orang dewasa di seluruh Indonesia.
Menurut Presiden, CKG bukan kebijakan populis, melainkan langkah rasional berbasis perhitungan jangka panjang. Ia menilai deteksi dini penyakit lebih efisien dibanding menanggung biaya pengobatan ketika penyakit sudah memasuki tahap berat.
Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan kesehatan bukan jumlah skrining atau banyaknya pemeriksaan, melainkan tingkat kesehatan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (23/1/2026).
Budi menjelaskan strategi kesehatan nasional bertumpu pada dua pendekatan yang saling melengkapi, yakni promotif dan preventif. Pendekatan promotif dilakukan melalui dorongan pola hidup sehat, mulai dari menjaga pola makan, istirahat, hingga aktivitas fisik. Sementara pendekatan preventif diwujudkan lewat imunisasi lengkap dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Ia menilai, jika kondisi kesehatan diketahui lebih awal, masyarakat dapat memperbaiki gaya hidup atau menjalani pengobatan sebelum sakit menjadi berat.
Data pelaksanaan CKG 2025 menunjukkan variasi tingkat kesehatan sekitar 70 juta peserta, mulai dari kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, hingga tidak sehat. Temuan tersebut disebut menjadi dasar perumusan kebijakan lanjutan yang lebih terarah dan berbasis data.
Pada 2026, pemerintah menargetkan perluasan CKG hingga menjangkau 136 juta masyarakat. Namun Budi menekankan perbedaan mendasar bukan semata pada peningkatan jumlah peserta, melainkan penguatan tindak lanjut layanan. Ia menyebut masyarakat dengan hasil kurang sehat atau tidak sehat akan ditata laksana melalui pendampingan, pengobatan, dan perawatan hingga kondisinya membaik.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, memaparkan evaluasi data 2025 yang menunjukkan tantangan kesehatan di berbagai kelompok usia. Ia menyebut 6 dari 100 bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR), 31 persen balita mengalami gigi berlubang, satu dari lima remaja memiliki tekanan darah di atas normal, satu dari tiga orang dewasa mengalami obesitas sentral, serta 51 persen lansia mengidap hipertensi.
Maria juga menyampaikan rencana tindak lanjut mulai 2026, yakni pasien hipertensi dan diabetes akan langsung mendapatkan obat di Puskesmas pada hari yang sama.
Di sisi lain, Badan Komunikasi Pemerintahan menekankan pentingnya orkestrasi komunikasi masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan CKG. Program ini dinilai sebagai salah satu program kesehatan dengan penerima manfaat terbesar karena mencakup seluruh populasi, sehingga penguatan komunikasi publik didorong agar masyarakat aktif menggunakan layanan tersebut.
Sejumlah daerah disebut telah menerapkan inovasi layanan. Kabupaten Pangkep menjalankan layanan jemput bola melalui Perahu Sehat Pulau Bahagia, sementara Puskesmas Pacitan mengintegrasikan layanan kesehatan fisik dan mental lewat program Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP).
