Tulisan mengenai Raja Jambi yang mengaitkannya dengan catatan Arab, China, India, hingga arsip Portugis, Inggris, dan Belanda dinilai perlu dibaca secara kritis dalam kerangka historiografi Asia Tenggara. Sejumlah sejarawan menekankan bahwa sumber-sumber asing pra-modern umumnya lebih menonjolkan aspek perdagangan maritim dan jaringan pelayaran, ketimbang memberikan dokumentasi rinci tentang struktur politik lokal.
Dalam konteks itu, penyebutan wilayah di Sumatra bagian timur dalam berbagai catatan asing tidak otomatis dapat dimaknai sebagai pengakuan atas keberadaan kerajaan Jambi yang stabil, berdaulat, dan berkelanjutan. Catatan Arab tentang Nusantara, misalnya, cenderung bersifat deskriptif-geografis dan ekonomis, dengan fokus pada pelabuhan, jalur niaga, serta komoditas perdagangan. Sumber-sumber tersebut tidak memuat uraian eksplisit mengenai raja-raja lokal Jambi maupun sistem kekuasaannya. Karena itu, klaim bahwa sumber Arab mencatat “Raja Jambi” secara jelas dipandang lebih mencerminkan tafsir modern daripada bukti tekstual sezaman yang dapat diverifikasi secara filologis.
Sumber-sumber China memang mencatat hubungan dengan wilayah yang oleh sebagian sejarawan diidentifikasi sebagai Jambi, terutama melalui pengiriman utusan dan relasi dagang. Namun, tradisi historiografi China menempatkan relasi itu dalam kerangka tributari dan diplomasi simbolik, bukan sebagai pencatatan detail politik internal kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Kondisi ini membuat catatan China dinilai tidak dapat dijadikan bukti tunggal untuk menegaskan kontinuitas dan kekuatan politik Raja Jambi sepanjang masa.
Klaim keterkaitan langsung dengan India kuno juga menghadapi persoalan serupa. Hingga kini, tidak ditemukan prasasti atau teks India yang secara eksplisit menyebut Jambi atau raja-rajanya sebagai entitas politik yang berdiri sendiri. Pengaruh India di wilayah tersebut lebih terlihat pada aspek budaya dan keagamaan, bukan pada dokumentasi politik formal.
Sementara itu, arsip Portugis, Inggris, dan terutama Belanda menyediakan data yang lebih rinci, tetapi tetap perlu dibaca dalam konteks kepentingan kolonial. Catatan Eropa tentang Jambi pada umumnya menyoroti perdagangan lada, konflik dagang, serta perjanjian ekonomi dengan penguasa setempat, bukan penulisan sejarah politik Jambi secara netral dan menyeluruh. Dengan demikian, penyebutan raja atau sultan Jambi dalam arsip kolonial tidak serta-merta mencerminkan legitimasi politik yang mapan.
Sejumlah kajian historiografi lokal juga menunjukkan bahwa kisah asal-usul asing dalam tradisi Melayu kerap berfungsi sebagai mitos legitimasi untuk menguatkan otoritas politik setempat, bukan sebagai fakta sejarah yang ditopang bukti primer sezaman.
Dalam kerangka itu, narasi tentang Datuk Paduka Berhala yang kerap diposisikan sebagai Raja Jambi dinilai perlu diluruskan secara historiografis. Hingga kini, tidak terdapat bukti primer sezaman—baik berupa prasasti, kronik asing, maupun arsip administratif—yang menunjukkan bahwa Datuk Paduka Berhala memerintah Jambi sebagai raja dengan struktur kekuasaan politik yang jelas.
Figur Datuk Paduka Berhala lebih banyak muncul dalam tradisi lisan, hikayat, dan silsilah bangsawan yang disusun jauh setelah periode yang dikisahkan, sehingga kuat mengandung unsur simbolik dan legitimatif. Dalam tradisi Melayu, penempelan asal-usul asing pada tokoh-tokoh pendiri kerap dipahami sebagai cara memperkuat prestise, kredibilitas keturunan, dan otoritas elite lokal, bukan sebagai dokumentasi sejarah politik formal.
Karena itu, Datuk Paduka Berhala dinilai lebih tepat dipahami sebagai tokoh genealogis dan kultural dalam narasi asal-usul masyarakat Jambi, bukan sebagai Raja Jambi dalam pengertian historis dan administratif. Pendekatan ini sejalan dengan pembacaan historiografis yang membedakan tradisi lokal sebagai konstruksi identitas dan legitimasi dengan data historis yang dapat diverifikasi secara independen.
