BERITA TERKINI
Bupati Situbondo Sampaikan Usulan Variabel Kebencanaan dalam Skema Transfer Keuangan Daerah pada RDPU Komisi XI

Bupati Situbondo Sampaikan Usulan Variabel Kebencanaan dalam Skema Transfer Keuangan Daerah pada RDPU Komisi XI

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan RI pada Selasa (3/2). Dalam forum tersebut, ia memaparkan kondisi kebencanaan di Situbondo serta menekankan pentingnya penanganan bencana menjadi prioritas nasional dalam kebijakan penganggaran daerah.

Di hadapan Ketua dan Anggota Komisi XI DPR RI serta perwakilan Kementerian Keuangan, Bupati yang akrab disapa Mas Rio meminta agar aspek kebencanaan dijadikan variabel utama dalam kerangka kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Menurutnya, daerah dengan tingkat kerentanan bencana tinggi memerlukan skema anggaran yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Mas Rio, yang disebut dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030, menilai kebijakan penganggaran nasional tidak bisa dilepaskan dari kondisi objektif masing-masing wilayah. Ia mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan yang mengabaikan potensi bencana berisiko menggagalkan capaian yang telah dirintis.

Ia menyampaikan bahwa Situbondo dalam kurun sekitar satu tahun mencatat sejumlah kemajuan pembangunan, termasuk penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menilai capaian tersebut dapat runtuh dalam waktu singkat ketika bencana alam terjadi, dengan dampak besar bagi kehidupan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Mas Rio juga menyoroti situasi ketika daerah terdampak bencana justru mengalami pengurangan TKD. Sementara itu, ia menyebut ada daerah lain yang relatif aman tidak mengalami penyesuaian anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan TKD ditempatkan pada porsi yang lebih ideal dan bijaksana, serta diprioritaskan bagi daerah yang dilanda bencana, termasuk Situbondo.

Selain membahas kebijakan anggaran, Mas Rio turut menyinggung minimnya perhatian publik terhadap Situbondo di tingkat nasional. Ia menilai kurangnya ekspos dapat berimplikasi pada lambatnya respons kebijakan dari pemerintah pusat. Ia juga menyatakan sependapat dengan pernyataan Martin Manurung mengenai Situbondo yang belum cukup dikenal, serta menyinggung fenomena viralitas yang dinilai memengaruhi cepat-lambatnya respons.

Mas Rio mengatakan pihaknya akan lebih aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperjuangkan aspirasi masyarakat Situbondo, agar publik mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan warganya.