PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperingati Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke-49 pada Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desember 2025, total penyaluran KPR BTN tercatat mencapai sekitar 5,7 juta unit rumah di seluruh Indonesia.
Dalam periode 49 tahun tersebut, BTN menyalurkan KPR dengan total plafon Rp504,18 triliun. Penyaluran itu terdiri atas KPR konvensional sebanyak 5,23 juta unit dan pembiayaan kepemilikan rumah berbasis syariah sebanyak 456.749 unit. Dari total tersebut, 4,38 juta unit merupakan KPR subsidi, sementara 1,3 juta unit termasuk KPR nonsubsidi.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan capaian tersebut mencerminkan peran BTN dalam membantu pemenuhan kebutuhan hunian layak sekaligus menggerakkan perekonomian melalui sektor perumahan. Ia mengatakan BTN telah melayani sekitar 5,7 juta keluarga Indonesia selama 49 tahun terakhir, namun perusahaan masih perlu bekerja untuk masyarakat yang belum memiliki rumah atau belum mampu merenovasi huniannya.
Sejarah penyaluran KPR BTN bermula pada 29 Januari 1974 saat Menteri Keuangan Ali Wardhana menugaskan BTN sebagai penyelenggara KPR untuk mendukung program perumahan rakyat. BTN kemudian menyalurkan KPR perdana pada 10 Desember 1976 senilai Rp38 juta untuk 17 unit rumah di Semarang dan Surabaya.
BTN menyebut KPR tetap menjadi bisnis utama perusahaan dengan kontribusi lebih dari 78% terhadap portofolio. BTN juga menyatakan penguasaan pasar KPR nasional berada di kisaran 40% serta didukung oleh lebih dari 8.000 mitra pengembang dan dukungan pemerintah, yang dinilai memberi dampak turunan ke 185 subsektor ekonomi.
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai BTN merupakan mitra strategis bagi pengembang dalam penyediaan rumah rakyat. Ia menyebut kuatnya citra BTN sebagai bank perumahan membuat masyarakat kerap menyebut rumah bersubsidi maupun rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai “rumah BTN”.
Bambang juga mengingatkan persaingan penyaluran KPR semakin ketat karena bank lain turut menawarkan pembiayaan rumah. Menurutnya, BTN perlu meningkatkan kualitas layanan, terutama mempercepat dan menyederhanakan proses KPR subsidi agar pembiayaan perumahan lebih lancar dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera memiliki rumah. Ia menilai percepatan layanan menjadi salah satu kunci untuk mendukung target Program 3 Juta Rumah.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menegaskan perbankan, khususnya BTN, dan pengembang merupakan dua sektor yang saling terkait dalam penyaluran rumah rakyat, termasuk melalui KPR FLPP. Ia berharap BTN, yang disebut menguasai lebih dari 80% KPR subsidi, terus berkontribusi lewat inovasi pembiayaan dan program lainnya, termasuk menyasar pekerja sektor informal.
Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat sepanjang 2025 Apersi membangun 66.147 rumah subsidi atau sekitar 29,88% dari total penyaluran KPR FLPP nasional sebesar 221.395 unit. Dalam periode 2022 hingga 14 November 2025, Apersi menyalurkan 219.631 rumah subsidi dengan total KPR FLPP terserap sekitar Rp26,3 triliun yang tersebar di 5.416 perumahan pada 311 kabupaten/kota.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 130.514 unit merupakan rumah subsidi yang memanfaatkan KPR FLPP yang disalurkan oleh BTN. Porsi BTN tercatat 59,42% dari total KPR FLPP yang diserap anggota Apersi selama 2022–2025. Junaidi menyatakan anggota Apersi bersama bank penyalur mitra BP Tapera, termasuk BTN, menargetkan dukungan untuk pencapaian target KPR FLPP nasional 2025 yang disebut mencapai 350 ribu unit.
