Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi strategis dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk penguatan pendataan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Kolaborasi ini diarahkan untuk mengatasi hambatan pendataan di kawasan industri, membuka akses verifikasi lapangan, serta mengintegrasikan sistem statistik industri nasional. Dengan langkah tersebut, pendataan diharapkan mampu memotret kontribusi sektor manufaktur secara lebih akurat dan komprehensif.

Pembahasan kolaborasi dilakukan dalam pertemuan di Jakarta pada 18 Desember. Sejumlah pejabat hadir, antara lain Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti; Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy; Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita; Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi; serta Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera.

Melalui dukungan kebijakan, penguatan sistem informasi, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, sinergi lintas kementerian ini diharapkan menghasilkan statistik ekonomi yang presisi dan berkelanjutan. Statistik tersebut diproyeksikan menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan reindustrialisasi, penguatan daya saing nasional, serta perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.