Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perkebunan (ALPENBUN) menyepakati penyempurnaan kurikulum pendidikan tinggi sawit berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Langkah ini ditujukan untuk memperkecil kesenjangan antara pembelajaran di kampus dan kebutuhan nyata industri sawit, sekaligus menjadi rujukan utama penyelenggaraan Program Beasiswa SDM Sawit agar lulusan lebih kompeten dan siap masuk dunia kerja.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Workshop Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Sawit Berbasis SKKNI di Yogyakarta, Rabu (22/1). Melalui forum ini, BPDP dan ALPENBUN menegaskan komitmen menghadirkan kurikulum yang memiliki acuan jelas, terstandar, serta adaptif terhadap perkembangan sektor sawit, dengan menekankan penguatan konsep link and match antara perguruan tinggi dan dunia usaha.
SKKNI yang digunakan disesuaikan dengan sektor dan kebutuhan unit kompetensi. Untuk unit kompetensi agronomi, acuan yang digunakan antara lain SKKNI No. 237 Tahun 2019 tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan yang dijabarkan melalui Kepmentan No. 410/KPTS/SM.250/M/6/2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja sektor pertanian bidang kelapa sawit berkelanjutan. Sementara untuk unit kompetensi asisten pabrik (mill), digunakan SKKNI No. 313 Tahun 2013 tentang kategori industri pengolahan bidang kerja pengolahan kebun kelapa sawit yang dijabarkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 313 Tahun 2013, serta acuan lain sesuai kebutuhan unit kompetensinya.
BPDP menyebut pengembangan kurikulum ini sebagai langkah strategis bagi perguruan tinggi mitra agar penyelenggaraan pendidikan memiliki pedoman yang jelas dan selaras dengan kebutuhan industri sawit nasional. Saat ini BPDP bermitra dengan 42 perguruan tinggi yang tergabung dalam ALPENBUN sebagai penyelenggara pendidikan Beasiswa SDM Sawit di berbagai provinsi.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, menyampaikan kurikulum berbasis SKKNI yang disusun sesuai kebutuhan industri diharapkan mampu melahirkan lulusan yang kompeten dan siap kerja. Ia juga mendorong perguruan tinggi untuk terus berkomunikasi dengan pelaku usaha sawit agar lulusan dapat terserap dengan baik di industri.
Workshop tersebut diikuti 38 perguruan tinggi dari total 42 anggota ALPENBUN. Peserta menerima pemaparan mengenai kondisi riil kebutuhan SDM industri sawit dari para pakar, lalu dibagi ke dalam empat kelompok diskusi, yakni Budidaya atau Agronomi, Pabrik atau Pengolahan, Manajemen, serta Teknologi Informasi. Masing-masing kelompok membahas rancangan pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, yang kemudian menjadi dasar perumusan kurikulum pendidikan tinggi sawit berbasis SKKNI.
Workshop menghadirkan narasumber dari sejumlah perguruan tinggi dan politeknik, antara lain Dr. Juremi Suhartono dan Dr. Sri Gunawan dari AKPY, Ir. Harsunu Purwoto dari INSTIPER, serta Prof. Hariyadi dari IPB. Dari Politeknik CWE hadir Nugroho Kristiono dan M. Hudori. Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan perusahaan sawit, yakni BGA Group (Agus Sutrisno) dan Cargill (Bagus Setiagung).
Turut hadir perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dr. Beny Bandanadjaja, serta Komite Pengembangan SDMPKS BPDP, Darmansyah Basyaruddin, beserta tim.
Sekretaris ALPENBUN, Dr. Muhammad Mustangin, menyatakan workshop ini merupakan langkah nyata dalam menyiapkan lulusan perguruan tinggi bidang perkebunan yang profesional dan kompeten. Ia berharap forum tersebut tidak hanya menghasilkan rancangan kurikulum yang memenuhi standar, tetapi juga memiliki daya guna nyata bagi industri dan masyarakat.
Dalam workshop itu ditetapkan empat tujuan utama, yaitu mendorong terselenggaranya pendidikan tinggi sawit dengan kurikulum adaptif dan pembelajaran berkualitas; melakukan sinkronisasi kurikulum melalui pemetaan unit kompetensi berbasis SKKNI ke dalam mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan; melibatkan sektor industri agar kurikulum menjawab kebutuhan pengguna lulusan; serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Dukungan juga disampaikan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir. Baginda Siagian. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam mencetak SDM sawit yang berkualitas dan siap berkarier di industri, dengan kurikulum sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan yang aplikatif dan sesuai kebutuhan industri.
Baginda menambahkan, penyelenggaraan pendidikan Beasiswa SDM Sawit merupakan tanggung jawab bersama Direktorat Jenderal Perkebunan, BPDP, dan perguruan tinggi penyelenggara. Ia menekankan peran perguruan tinggi dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, serta menyatakan bahwa keberhasilan industri sawit dalam 10 hingga 20 tahun ke depan sangat bergantung pada kontribusi perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM yang unggul.
