Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2025 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan. Program ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi warga melalui pembangunan infrastruktur dasar.
Salah satu contoh pelaksanaan BKKD 2025 terlihat di Desa Selorejo, Kecamatan Baureno, melalui pembangunan jalan di perbatasan Kecamatan Baureno-Kepohbaru. Jalan yang sebelumnya berupa pematang sawah sempit dengan konstruksi makadam, kini dibangun menjadi jalur rigid beton sepanjang 1.216 meter dengan lebar 4 meter.
Jalur tersebut dinilai memiliki peran penting sebagai penghubung antarwilayah. Selain membelah area persawahan Desa Selorejo, akses ini menjadi jalur utama masyarakat menuju Desa Karangan dan Desa Sugihwaras di Kecamatan Kepohbaru.
Kepala Desa Selorejo, Iris Setiawan Hadi, menyebut pembangunan jalan itu telah lama menjadi harapan warga. Menurutnya, progres pekerjaan fisik saat ini telah mencapai 70 persen. “Zamrud Seloistiwa bukan sekadar jalan, tapi simbol kemajuan. Mobilitas petani, pedagang, hingga pelajar kini jauh lebih cepat dan nyaman,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Minggu (25/1/2026).
Warga Selorejo juga memberi sebutan khusus untuk jalan tersebut, yakni “Zamrud Seloistiwa” yang dimaknai sebagai Selorejo Istimewa. Selain fungsi ekonomi, desain jalan di area persawahan disebut berpotensi menjadi ruang aktivitas masyarakat, seperti fun run, street gym, hingga car free day.
Secara umum, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyatakan BKKD merupakan upaya mempercepat pemerataan pembangunan desa, memperluas konektivitas wilayah, dan menggerakkan perekonomian. Pada 2025, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 651 miliar untuk 372 desa di 28 kecamatan, dengan sasaran pembangunan berupa jalan, jembatan, hingga tembok pembatas tanah (TPT).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan, menjelaskan awalnya program menyasar 374 desa dengan anggaran sekitar Rp 651 miliar. Namun, dua desa disebut gagal melakukan serapan anggaran karena kendala, yakni Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem dan Desa/Kecamatan Kasiman.
Dengan demikian, terdapat 372 desa yang merealisasikan BKKD pada 2025. Ivan menambahkan, sebagian pembangunan masih berlanjut pada 2026 sehingga pihaknya belum dapat memberikan data pasti terkait realisasi akhir atau pembaruan jumlah infrastruktur yang telah selesai dibangun.
Meski demikian, ia memaparkan data penerima BKKD 2025 khusus bidang kebinamargaan, yakni 87 desa untuk jalan aspal, 247 desa untuk jalan cor rigid, 33 desa untuk pembangunan jembatan, serta tujuh desa untuk pembangunan TPT atau bronjong. Menurutnya, data tersebut dapat berbeda dengan catatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena cakupan BPKAD bersifat keseluruhan.
Ivan berharap program BKKD dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan berdampak pada peningkatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dan pelaksanaan yang baik agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan warga.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan tujuan BKKD 2025 adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan desa dan pembangunan jembatan vital untuk menghubungkan desa.
