Bank Indonesia (BI) mengingatkan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang memanas sejak akhir Februari 2026. BI menilai, meski perekonomian domestik pada awal 2026 masih menunjukkan perbaikan, risiko dari gejolak global berpotensi menekan kinerja ke depan.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 meningkat, terutama ditopang permintaan domestik yang kuat. Menurutnya, konsumsi rumah tangga menguat seiring perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan didukung perbaikan pendapatan masyarakat melalui Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial pemerintah, serta berbagai insentif.
Selain konsumsi, investasi juga diprakirakan tetap solid. BI menyebut dorongan investasi antara lain berasal dari percepatan belanja pemerintah, termasuk melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan investasi Danantara.
Namun, BI menilai memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah dapat memengaruhi prospek ekonomi. Lonjakan harga minyak dunia disebut mengganggu rantai pasok perdagangan global, menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia, sekaligus meningkatkan tekanan inflasi.
Di pasar keuangan global, BI mencermati kondisi yang semakin ketat. Penguatan dolar Amerika Serikat, kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury, serta arus modal keluar dari negara berkembang menjadi tantangan tambahan bagi stabilitas ekonomi.
BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 3,1%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 3,2%. Sementara itu, inflasi global diperkirakan meningkat dari 3,8% menjadi 4,1%, yang dinilai berpotensi menunda pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk penurunan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat.
Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan premi risiko investasi global dan pergeseran aliran modal ke aset aman (safe haven), khususnya di pasar keuangan Amerika Serikat. Indeks dolar AS terhadap mata uang utama dunia (DXY) juga tercatat menguat.
Menghadapi situasi itu, Perry menekankan perlunya memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga permintaan domestik dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kisaran 4,9% hingga 5,7%.
BI menyatakan akan terus memperkuat bauran kebijakan, mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah. Di sisi lain, program pemerintah yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja disebut akan dilanjutkan dengan tetap menjaga ketahanan fiskal.
BI menilai respons yang cepat dan terkoordinasi menjadi kunci untuk menjaga ketahanan eksternal Indonesia di tengah tekanan global, sekaligus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
