JAKARTA — Bank Indonesia (BI) merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 dari 3,2 persen menjadi 3,1 persen. Revisi ini dilakukan seiring meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu perang di Timur Tengah.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pelambatan ekonomi global tetap terjadi meskipun Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menurunkan tarif resiprokal. Menurutnya, konflik geopolitik di Iran mendorong kenaikan harga minyak dunia dan mengganggu rantai pasok perdagangan internasional.
“Perang Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global,” kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Maret 2026, Selasa (17/3/2026).
BI juga mencatat kondisi pasar keuangan global memburuk. Perry menjelaskan, penguatan mata uang dollar AS, kenaikan yield US Treasury, serta arus modal keluar dari negara-negara emerging markets turut memperberat situasi.
Di sisi lain, tekanan inflasi global disebut meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen. Kenaikan inflasi tersebut dinilai mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk meningkatkan kemungkinan tertundanya penurunan suku bunga acuan AS (Fed Funds Rate/FFR).
Perry menambahkan, peningkatan yield US Treasury juga dipengaruhi pelebaran defisit fiskal AS, termasuk kenaikan anggaran untuk pembiayaan perang. Kondisi ini mendorong kenaikan premi risiko global dan pergeseran aliran modal menuju aset safe haven, terutama ke pasar keuangan AS. BI mencatat indeks mata uang dollar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) menguat.
“Memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global akibat perang Timur Tengah tersebut semakin menekan mata uang emerging markets dan mempersulit pengelolaan perekonomiannya,” ujar Perry.
Meski demikian, BI mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,9–5,7 persen. Perry menyebut pemerintah terus menjaga keyakinan pelaku ekonomi, baik rumah tangga maupun dunia usaha, agar konsumsi dan investasi tetap terjaga.
Upaya itu dilakukan melalui berbagai program pemerintah yang dinilai berdampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sambil tetap menjaga ketahanan fiskal.
“BI akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
