Bank Indonesia (BI) menegaskan keuangan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan nasional dan perlu dikelola secara efisien, aktif, serta tangguh. Penguatan sektor ini dinilai penting agar mampu mendukung kebijakan nasional dan pembangunan berkelanjutan.
Executive Director Islamic Economics and Finance Department BI, Dadang Muljawan, mengatakan pengembangan keuangan syariah tidak dapat dilakukan sendiri. Menurut dia, diperlukan kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan, untuk menyusun program yang saling mendukung.
“Diperlukan kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk OJK dan Kementerian Keuangan untuk menyusun program yang saling mendukung,” kata Dadang dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut, lanjut Dadang, terlihat dari pemanfaatan sovereign sukuk. Ia menyebut BI juga menggunakan sovereign sukuk sebagai dasar penerbitan sukuk bank sentral untuk kebutuhan operasi moneter dan pendalaman pasar yang shariah.
Dadang menilai pasar yang syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas likuiditas perbankan syariah, terutama saat menghadapi tekanan atau gejolak pasar. Karena itu, penguatan pasar uang syariah disebut menjadi bagian dari blueprint pengembangan pasar uang nasional.
Dari sisi kebijakan, Dadang menjelaskan BI menerapkan kebijakan makroprudensial berbasis sektor yang memberikan insentif bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor potensial. Selain itu, kebijakan makroprudensial yang inklusif diarahkan untuk mendorong pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah.
Ia menambahkan, BI juga berperan sebagai inisiator pengembangan ekonomi syariah, antara lain melalui dukungan terhadap pengembangan keuangan sosial syariah. Upaya ini dinilai penting untuk menjangkau masyarakat berpendapatan rendah yang sulit dijangkau oleh sektor keuangan komersial.
