JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menilai momentum penguatan pertumbuhan ekonomi nasional perlu terus dijaga di tengah memanasnya kondisi global akibat perang di Timur Tengah. BI mengingatkan, memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global berpotensi menimbulkan tekanan yang perlu diantisipasi agar laju pertumbuhan Indonesia tetap terarah.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan dampak pelemahan ekonomi dan volatilitas pasar keuangan global akibat konflik tersebut perlu direspons secara tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa (18/3).
Menurut Perry, sinergi kebijakan antara pemerintah, bank sentral, serta pemangku kepentingan lainnya akan terus diperkuat untuk menjaga permintaan domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.
BI juga menekankan pentingnya menjaga keyakinan pelaku ekonomi, baik rumah tangga maupun dunia usaha, agar konsumsi dan investasi tetap bergerak. Selain itu, berbagai program pemerintah yang dinilai berdampak kuat terhadap pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja disebut perlu dilanjutkan dengan tetap menjaga ketahanan fiskal.
Di sisi kebijakan, Perry menyatakan BI akan memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, serta memastikan koordinasi yang erat dengan kebijakan pemerintah. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas sekaligus tetap mendukung pertumbuhan.
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 akan meningkat dan tetap cukup tinggi, terutama ditopang kuatnya permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga diperkirakan naik seiring peningkatan kebutuhan terkait perayaan hari besar keagamaan nasional (HKBN), perbaikan penghasilan pada beberapa kelompok pendapatan yang bersumber dari tunjangan hari raya (THR), belanja sosial pemerintah, serta berbagai insentif lainnya.
Sementara itu, investasi diproyeksikan tetap baik, terutama didorong akselerasi investasi pemerintah, termasuk koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP) dan investasi Danantara.
