Bank of Japan (BOJ) memutuskan mempertahankan suku bunga kebijakan di level 0,75% menjelang pemilihan umum, di tengah volatilitas pasar yang dipicu kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal, inflasi, dan ketegangan geopolitik.
Keputusan itu diambil dalam rapat kebijakan selama dua hari yang berakhir pada Jumat (23/1) dan sesuai dengan ekspektasi pasar. Namun, salah satu anggota dewan BOJ, Hajime Takata, memberikan suara menentang keputusan tersebut dengan mengusulkan kenaikan suku bunga menjadi 1%. Takata menilai target inflasi BOJ sebesar 2% hampir tercapai dan terdapat risiko inflasi yang lebih tinggi ke depan.
Peneliti eksekutif NLI Research Institute, Tsuyoshi Ueno, mengatakan BOJ saat ini memilih bersikap menunggu dan melihat karena bank sentral baru saja menaikkan suku bunga pada Desember. BOJ sebelumnya menaikkan suku bunga kebijakan dari 0,5% menjadi 0,75% pada bulan lalu, yang disebut sebagai kenaikan pertama sejak Januari 2025. Langkah tersebut menempatkan tingkat bunga pinjaman di Jepang pada posisi tertinggi dalam sekitar 30 tahun terakhir.
Keputusan mempertahankan suku bunga juga dipandang sebagai upaya menahan pelemahan yen, meski nilai tukar mata uang Jepang itu masih berada di kisaran 157 yen per dolar AS atau lebih lemah.
Di pasar obligasi, obligasi pemerintah Jepang melemah signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Imbal hasil obligasi acuan tenor 10 tahun sempat menyentuh 2,38% pada Selasa (20/1), level tertinggi dalam 27 tahun. Harga obligasi bergerak berlawanan arah dengan imbal hasil. Tekanan kenaikan imbal hasil disebut tidak hanya dipicu oleh sikap kebijakan BOJ, tetapi juga oleh kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal Jepang yang diperkirakan akan semakin ekspansif.
Imbal hasil obligasi 10 tahun berada di kisaran 1,6% sebelum Perdana Menteri Sanae Takaichi menjabat pada Oktober lalu, namun terus meningkat sejak saat itu. Takaichi dikenal luas sebagai sosok yang cenderung longgar dalam kebijakan fiskal dan moneter.
Pada Jumat (23/1), Takaichi membubarkan Majelis Rendah dan pemilu dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari. Dengan tingkat persetujuan kabinet yang tetap tinggi, Takaichi diperkirakan meraih kemenangan besar dan mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif.
Ueno menilai persoalan mendasarnya berada pada kebijakan fiskal pemerintah sehingga langkah apa pun dari BOJ hanya akan berdampak terbatas. Ia mengatakan tidak ada solusi instan dalam perangkat kebijakan BOJ yang mampu menahan pelemahan yen sekaligus menekan kenaikan suku bunga secara bersamaan.
Menurut Ueno, jika BOJ melakukan pembelian obligasi darurat atau merevisi rencana pengurangan pembelian aset (tapering) untuk menekan kenaikan imbal hasil, langkah itu dapat dipersepsikan sebagai pergeseran ke arah pelonggaran moneter. Dalam skenario tersebut, yen dinilai sangat mungkin kembali melemah.
Dalam konferensi pers setelah rapat kebijakan pada Jumat (23/1), Gubernur BOJ Kazuo Ueda mencatat suku bunga jangka panjang meningkat cukup cepat. Ia menyatakan BOJ dapat turun tangan dalam kondisi luar biasa. “Kami dapat melakukan operasi pasar secara fleksibel untuk memfasilitasi pembentukan suku bunga yang stabil di pasar,” ujar Ueda.
Terkait laju kenaikan suku bunga, Ueda kembali menegaskan BOJ akan menaikkan suku bunga apabila kondisi ekonomi dan inflasi membaik serta sesuai dengan proyeksi bank sentral.
BOJ juga merilis pembaruan kuartalan mengenai prospek ekonomi dan inflasi. Dalam laporan tersebut, inflasi konsumen yang tidak termasuk harga pangan segar diperkirakan mencapai 2,7% pada tahun fiskal hingga Maret 2026. Pada tahun fiskal berikutnya, inflasi diproyeksikan turun menjadi 1,9% dan kembali ke 2% pada tahun fiskal 2027 yang berakhir Maret 2028.
Data pemerintah yang dirilis pada Jumat (23/1) menunjukkan inflasi umum Jepang pada Desember turun menjadi 2,1% dari 2,9% pada November, terutama akibat subsidi pemerintah untuk listrik, gas, dan bahan bakar. Sementara itu, inflasi inti yang tidak termasuk pangan segar dan energi tercatat 2,9%, didorong oleh tekanan harga yang masih kuat pada produk non-pangan segar.
