JAKARTA — Bank Indonesia menyatakan sistem keuangan Indonesia tetap kuat dan stabil di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi serta fragmentasi ekonomi dunia yang semakin kompleks. Kondisi tersebut ditopang oleh ketahanan perbankan dan industri keuangan, likuiditas yang memadai, serta ruang penyaluran kredit yang dinilai masih terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan, pada Januari 2026 fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) perbankan tercatat sebesar Rp2.506,47 triliun. Nilai itu setara 22,65% dari plafon kredit yang tersedia dan disebut dapat terus dioptimalkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Destry dalam peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No. 46, Februari 2026, di Bank Indonesia, Jakarta, pada 27 Februari. Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta pimpinan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan, industri keuangan nonbank, dan akademisi.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit pada Desember 2025 sebesar 9,69% secara tahunan (year-on-year/yoy), yang terutama mengalir ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Menurut Destry, perkembangan tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11% (yoy) sepanjang 2025.
“Peluang ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi sangatlah terbuka. Hal ini didukung oleh ketersediaan likuiditas perbankan yang cukup memadai,” kata Destry.
Untuk memperkuat intermediasi, Bank Indonesia mengimbau perbankan menyesuaikan special rate guna mendorong penurunan suku bunga kredit yang lebih cepat. Destry menambahkan, intermediasi pada 2026 diprakirakan tetap solid pada kisaran 8–12% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit Januari 2026 yang mencapai 9,96% (yoy).
Destry juga menekankan pentingnya sinergi antarotoritas dalam memperkuat kontribusi sistem keuangan nasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Bank Indonesia memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (forward looking) untuk memastikan kecukupan likuiditas serta mempercepat penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah.
“Hingga minggu pertama Februari 2026, perbankan telah memperoleh insentif sebesar Rp427,5 triliun,” ujarnya.
Selain itu, Bank Indonesia menilai sinergi antarlembaga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan agar transmisi kebijakan berjalan lebih efektif. Bauran kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk penguatan KLM yang berorientasi ke depan, diarahkan untuk menyediakan kecukupan likuiditas dan mengakselerasi penyaluran kredit ke sektor prioritas.
Sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam kerangka KSSK disebut menjadi kunci untuk membangun optimisme bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dalam rangka memperkuat pemahaman pelaku industri keuangan mengenai perkembangan stabilitas sistem keuangan serta upaya bersama mendorong intermediasi, Bank Indonesia juga menyelenggarakan seminar nasional bertema “Memperkuat Sinergi untuk Akselerasi Intermediasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi”. Seminar menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perbankan, dan asosiasi.
Buku KSK No. 46 mengusung tema “Mengakselerasi Intermediasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi”. Tema ini menegaskan stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global, ditopang ketahanan perbankan, industri keuangan nonbank, serta kinerja korporasi dan rumah tangga yang terjaga. Bank Indonesia berharap kajian tersebut dapat menjadi referensi strategis bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat luas.
