Perekonomian Indonesia dinilai tetap tangguh di tengah ketidakpastian global, dengan pertumbuhan pada sembilan bulan pertama 2025 mencapai 5,0 persen. Laju pertumbuhan tersebut diperkirakan bertahan di kisaran yang sama pada 2026 dan 2027, didorong oleh investasi yang kuat serta ekspor bersih.
Gambaran itu disampaikan dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025 dari Bank Dunia yang dirilis pada 16 Desember 2025, berjudul “Digital Foundations for Growth”. Laporan tersebut menyebut kebijakan moneter dan fiskal Indonesia semakin akomodatif. Stimulus dinilai berhasil mendorong kredit swasta dan konsumsi, sambil tetap menjaga disiplin fiskal dan inflasi pada tingkat moderat.
Meski stabilitas makroekonomi terjaga, Bank Dunia menyoroti tantangan pasar tenaga kerja yang masih membayangi kesejahteraan rumah tangga. Perekonomian memang menciptakan lapangan kerja, namun banyak terjadi pada sektor bernilai tambah rendah yang belum mampu membayar upah kelas menengah. Dalam periode 2018 hingga 2024, upah riil di Indonesia tercatat menurun rata-rata 1,1 persen per tahun.
Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, menyatakan reformasi struktural dapat mendorong produktivitas dan penciptaan pekerjaan dengan upah lebih baik. Ia menekankan pentingnya peningkatan keterampilan, dukungan terhadap persaingan, serta penguatan iklim usaha melalui digitalisasi agar Indonesia dapat beralih ke pekerjaan bernilai tinggi dan memastikan pertumbuhan ekonomi turut meningkatkan taraf hidup masyarakat.
IEP juga menyoroti peran pengembangan dan peningkatan infrastruktur digital untuk memperkuat daya saing dan produktivitas. Ekonomi digital Indonesia—berdasarkan gross merchandise value—disebut tetap menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN pada 2025. Namun, realisasi potensinya masih menghadapi berbagai kendala.
Bank Dunia mencatat akses internet berkembang pesat, tetapi kualitas dan pemanfaatannya belum merata. Kecepatan internet rata-rata Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga. Selain itu, banyak pengguna di wilayah pedesaan, sekolah, dan fasilitas kesehatan disebut belum menikmati koneksi internet berkecepatan tinggi. Kapasitas pusat data lokal juga terus berkembang, namun dinilai masih membutuhkan dukungan investasi dan iklim regulasi agar potensinya dapat tercapai secara penuh.
Direktur Regional Bank Dunia untuk Digital dan AI di Asia Timur, Pasifik, dan Asia Selatan, Mahesh Uttamchandani, menyatakan ambisi digitalisasi Indonesia sejalan dengan peluang besar yang tersedia. Menurutnya, komitmen pemerintah terhadap transformasi digital pada layanan publik dan perekonomian menciptakan momentum kuat, dengan peluang untuk melangkah lebih jauh seiring perkembangan teknologi digital dan AI.
Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, David Knight, menilai transformasi digital dapat menjadi mesin pertumbuhan yang kuat bagi Indonesia. Ia menekankan peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital, disertai iklim regulasi yang baik, sebagai kunci untuk membuka manfaat ekonomi digital.
Untuk mewujudkan ambisi digital Indonesia, Bank Dunia merekomendasikan sejumlah langkah. Di bidang akses jaringan dan kompetisi, Bank Dunia mendorong percepatan alokasi spektrum tambahan untuk broadband seluler dan 5G, serta peningkatan akses yang adil dan terbuka ke jaringan fiber optik dan infrastruktur pasif, termasuk tiang listrik PLN, guna memperkuat persaingan dan menekan biaya pembangunan.
Dalam aspek konektivitas dan keterjangkauan yang inklusif, Bank Dunia menyarankan dorongan investasi swasta untuk memperluas jaringan telekomunikasi tetap (fixed broadband) di pedesaan dengan menggabungkan langganan internet di sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pemerintah. Selain itu, tarif grosir Palapa Ring—bagian dari tulang punggung broadband nasional—direkomendasikan untuk ditinjau agar akses tetap terjangkau di wilayah terpencil.
Sementara pada tata kelola dan infrastruktur data, Bank Dunia menilai perlu diciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi pusat data melalui insentif terkoordinasi, penyederhanaan regulasi, serta penerbitan regulasi pemerintah terkait perlindungan data pribadi.
Secara keseluruhan, Bank Dunia menekankan penguatan infrastruktur digital—terutama melalui investasi swasta—perlu berjalan seiring dengan pengembangan keterampilan digital dan upaya menjaga kepercayaan pada sektor digital. Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses terhadap kesempatan, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif bagi masyarakat Indonesia.
