Ekonomi global dinilai tetap menunjukkan ketangguhan meski ketegangan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan masih berlanjut. Namun, laju pertumbuhan diperkirakan melambat pada 2026.
Dalam laporan Prospek Ekonomi Global terbaru, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan stabil dalam dua tahun ke depan, tetapi turun menjadi 2,6% pada 2026 sebelum meningkat menjadi 2,7% pada 2027. Proyeksi ini merupakan revisi naik dibandingkan perkiraan pada Juni 2025.
Bank Dunia menyebut ketahanan tersebut mencerminkan pertumbuhan yang lebih baik dari perkiraan, terutama di Amerika Serikat, yang menyumbang sekitar dua pertiga dari revisi ke atas terhadap proyeksi 2026. Meski demikian, laporan itu mengingatkan bahwa jika proyeksi ini bertahan, dekade 2020-an berada di jalur menjadi periode dengan pertumbuhan global terlemah sejak 1960-an.
Laju pertumbuhan yang lebih lambat juga dinilai memperlebar kesenjangan standar hidup. Pada akhir 2025, hampir semua negara maju diperkirakan menikmati pendapatan per kapita di atas level 2019. Sebaliknya, sekitar satu dari empat negara berkembang diproyeksikan masih memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan 2019.
Menurut laporan, pertumbuhan pada 2025 didukung lonjakan perdagangan menjelang perubahan kebijakan serta penyesuaian cepat rantai pasok global. Dorongan ini diperkirakan memudar pada 2026 seiring melemahnya perdagangan dan permintaan domestik. Namun, pelonggaran kondisi keuangan global dan ekspansi fiskal di beberapa negara besar diperkirakan membantu meredam perlambatan.
Inflasi global diproyeksikan sedikit turun menjadi 2,6% pada 2026, didorong pasar tenaga kerja yang lebih lunak dan harga energi yang lebih rendah. Pertumbuhan diperkirakan menguat pada 2027 seiring penyesuaian arus perdagangan dan berkurangnya ketidakpastian kebijakan.
Kepala Ekonom dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan Grup Bank Dunia, Indermit Gill, menyatakan ekonomi global semakin kurang mampu menghasilkan pertumbuhan, namun terlihat semakin tangguh terhadap ketidakpastian kebijakan. Ia menilai dinamika tersebut tidak bisa berbeda terlalu lama tanpa berdampak pada keuangan publik dan pasar kredit, di tengah beban utang publik dan swasta yang berada pada rekor tertinggi.
Gill juga menekankan perlunya langkah kebijakan untuk mencegah stagnasi dan pengangguran, termasuk meliberalisasi investasi dan perdagangan swasta, mengendalikan konsumsi publik, serta berinvestasi pada teknologi baru dan pendidikan.
Untuk negara berkembang, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan melambat menjadi 4,0% pada 2026 dari 4,2% pada 2025, lalu sedikit meningkat menjadi 4,1% pada 2027. Kenaikan pada 2027 diperkirakan ditopang meredanya ketegangan perdagangan, stabilnya harga komoditas, membaiknya kondisi keuangan, serta menguatnya arus investasi.
Negara-negara berpenghasilan rendah diproyeksikan mencatat pertumbuhan lebih tinggi, rata-rata 5,6% selama 2026–2027, didukung penguatan permintaan domestik, pemulihan ekspor, dan moderasi inflasi. Meski begitu, laju tersebut dinilai belum cukup untuk mempersempit kesenjangan pendapatan dengan negara maju.
Pertumbuhan pendapatan per kapita di negara berkembang diperkirakan sebesar 3% pada 2026, sekitar satu poin persentase di bawah rata-rata periode 2000–2019. Dengan laju ini, pendapatan per kapita negara berkembang diproyeksikan hanya mencapai 12% dari tingkat negara maju.
Tren tersebut dapat memperberat tantangan penciptaan lapangan kerja di negara berkembang, mengingat sekitar 1,2 miliar anak muda diperkirakan memasuki usia kerja dalam satu dekade mendatang. Bank Dunia menyebut upaya mengatasi tantangan pekerjaan memerlukan kebijakan komprehensif yang bertumpu pada tiga pilar: memperkuat modal fisik, digital, dan manusia; memperbaiki lingkungan bisnis melalui kredibilitas kebijakan dan kepastian regulasi; serta memobilisasi modal swasta dalam skala besar untuk mendukung investasi.
Selain itu, negara berkembang dinilai perlu memperkuat keberlanjutan fiskal yang dalam beberapa tahun terakhir tertekan oleh guncangan yang terjadi berlapis, meningkatnya kebutuhan pembangunan, serta naiknya biaya pembayaran utang.
Dalam bab khusus, laporan tersebut menganalisis penggunaan aturan fiskal di negara berkembang, yakni ketentuan yang membatasi pinjaman dan belanja pemerintah untuk membantu pengelolaan keuangan publik. Aturan fiskal disebut umumnya berkaitan dengan pertumbuhan yang lebih kuat, investasi swasta yang lebih tinggi, sektor keuangan yang lebih stabil, serta kapasitas yang lebih besar untuk menghadapi guncangan eksternal.
Wakil Kepala Ekonom Grup Bank Dunia sekaligus Direktur Grup Prospek, M. Ayhan Kose, menilai pemulihan kredibilitas fiskal menjadi prioritas mendesak karena utang publik negara berkembang dan ekonomi yang sedang bertumbuh berada pada level tertinggi dalam lebih dari setengah abad. Ia menyebut aturan fiskal yang dirancang dengan baik dapat membantu menstabilkan utang, membangun kembali penyangga kebijakan, dan merespons guncangan lebih efektif, meski efektivitasnya tetap bergantung pada kredibilitas, penegakan, dan komitmen politik.
Laporan itu juga mencatat lebih dari setengah negara berkembang kini memiliki setidaknya satu aturan fiskal, seperti batas defisit, utang publik, belanja pemerintah, atau penerimaan. Negara-negara yang mengadopsi aturan fiskal umumnya melihat keseimbangan anggaran membaik sebesar 1,4 poin persentase dari PDB setelah lima tahun, setelah memperhitungkan pembayaran bunga dan pengaruh siklus bisnis. Penggunaan aturan fiskal juga meningkatkan peluang perbaikan keseimbangan anggaran multi-tahun sebesar sembilan poin persentase, meski manfaat jangka menengah dan panjangnya sangat ditentukan oleh kekuatan institusi, konteks ekonomi saat aturan diterapkan, serta desain kebijakannya.
