Bank Dunia menyoroti bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera sejak akhir November 2025. Lembaga tersebut menilai bencana di antaranya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berpotensi berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight, mengatakan bencana banjir termasuk faktor risiko penurunan (downside risk) bagi pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir 2025. Ia menyebut bencana alam dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan memberi dampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia.

David juga memperkirakan kondisi tersebut dapat menekan penerimaan negara. Karena itu, ia menilai keseimbangan antara risiko penurunan dan peluang pertumbuhan sangat bergantung pada keberhasilan reformasi yang telah dicanangkan pemerintah. Menurutnya, reformasi penting untuk menjaga bahkan meningkatkan pertumbuhan ke depan, terutama untuk mempersempit berbagai kesenjangan yang masih ada.

Di sisi lain, Bank Dunia mencatat adanya potensi risiko peningkatan (upside risk). Beberapa faktor yang dinilai dapat mendukung prospek pertumbuhan antara lain membaiknya pertumbuhan mitra dagang utama seperti Cina serta harga komoditas ekspor Indonesia yang relatif menguntungkan. Bank Dunia juga menilai reformasi perdagangan dan investasi yang berhasil dapat memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan tantangan struktural masih membayangi, termasuk tekanan terhadap konsumsi masyarakat akibat penurunan upah riil. Bank Dunia mencatat, sejak 2018 upah riil turun rata-rata 1,1% per tahun. Penurunan terbesar terjadi pada pekerja berketerampilan tinggi sebesar 2,3%, disusul pekerja berketerampilan menengah 1,1%. Sementara itu, upah pekerja informal atau berketerampilan rendah hanya tumbuh 0,3%.

David menilai penurunan upah riil, khususnya pada pekerja berketerampilan menengah, berdampak pada kesejahteraan rumah tangga dan perekonomian secara keseluruhan.

Dari sisi ketenagakerjaan, Bank Dunia mencatat penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2025 meningkat 1,3% dibandingkan Agustus 2024. Namun pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor informal dengan tingkat upah rendah. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan pasar tenaga kerja, meski stabilitas makroekonomi disebut tetap terjaga.

Untuk kinerja perdagangan, Bank Dunia memperkirakan tantangan ke depan meningkat di tengah ketegangan perdagangan global. Surplus neraca perdagangan Indonesia tercatat US$ 2,39 miliar pada Oktober 2025, dengan surplus kumulatif US$ 35,88 miliar sepanjang Januari–Oktober 2025. Lonjakan ekspor itu disebut sebagian besar didorong aktivitas frontloading, yakni eksportir mempercepat pengiriman barang sebelum diberlakukannya tarif resiprokal Amerika Serikat.

Dalam laporannya, Bank Dunia merekomendasikan sejumlah prioritas kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain penguatan fondasi digital, peningkatan kualitas lapangan kerja, serta reformasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Di bidang fiskal, optimalisasi digitalisasi dan administrasi perpajakan dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa perubahan kebijakan yang terlalu signifikan.

Sementara dari sektor keuangan, Bank Dunia menyarankan perluasan akses pembiayaan, termasuk melalui program penjaminan kredit dan dukungan bagi UMKM, untuk mendorong investasi swasta dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi di wilayah terdampak banjir Sumatera akan melemah. Ia menyebut pertumbuhan di daerah bencana dipastikan turun, terutama di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Pernyataan itu disampaikan saat Airlangga menanggapi proyeksi pertumbuhan ekonomi maksimal 5,6% pada kuartal IV 2025. Ia menyatakan pemerintah akan terus memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah lain agar target tetap tercapai.

Airlangga juga mengatakan pemerintah akan memberikan relaksasi keuangan bagi masyarakat di wilayah terdampak, termasuk restrukturisasi dan penghapusan kredit macet bagi pelaku UMKM. Ia menyebut regulasi terkait sudah tersedia dan dapat berlaku otomatis.