Penobatan Bali sebagai Destinasi Terbaik Dunia 2026 versi TripAdvisor dinilai bukan sekadar seremoni. Predikat itu menjadi pengakuan global yang menempatkan Bali di puncak tujuan wisata dunia, melampaui destinasi populer seperti London dan Paris.
Namun, di balik apresiasi tersebut, muncul peringatan terkait dampak ekonomi yang menyertai lonjakan minat kunjungan. Permintaan yang meningkat berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat lokal dan menguji keterjangkauan Bali bagi masyarakat Indonesia sendiri.
Salah satu risiko yang disorot adalah inflasi sektoral akibat tingginya permintaan terhadap sumber daya yang terbatas. Dalam situasi seperti itu, harga dapat terdorong naik, menguntungkan pelaku industri besar melalui peningkatan devisa, tetapi sekaligus menekan daya beli masyarakat lokal dan wisatawan domestik. Jika tidak dimitigasi, Bali dikhawatirkan menjadi semakin eksklusif bagi pemegang mata uang asing dan makin sulit dijangkau warga negara sendiri.
Perhatian utama dalam dinamika ini mengarah pada sektor transportasi udara. Harga tiket pesawat ke Bali disebut kian terasa sebagai hambatan bagi masyarakat kelas menengah. Tanpa intervensi regulasi yang tepat, kondisi tersebut berisiko memunculkan fenomena tourism-led inflation, ketika Bali menjadi “terlalu mahal” bagi wisatawan domestik, tetapi tetap dianggap terjangkau bagi wisatawan global.
Dalam konteks inflasi Bali yang sempat mencapai 2,91 persen pada awal tahun, tiket pesawat disebut menjadi salah satu faktor dominan yang sulit dikendalikan. Persoalan dinilai tidak hanya terkait harga avtur dunia atau fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, melainkan juga struktur pasar penerbangan domestik yang cenderung oligopolistik.
Sejumlah sorotan, termasuk dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menyinggung keterbatasan jumlah maskapai pada rute domestik. Selain itu, pengaturan Tarif Batas Atas disebut kerap menjadi acuan harga terendah oleh operator, sehingga ruang tawar konsumen melemah.
Dari laporan industri penerbangan nasional, beban pajak bandara dan pengenaan PPN 11 persen pada penerbangan domestik juga dinilai menciptakan disparitas. Kondisi ini memunculkan ironi ketika penerbangan Jakarta–Bali dapat terasa lebih mahal dibanding penerbangan internasional ke Singapura atau Kuala Lumpur dengan jarak tempuh serupa. Di saat pemerintah mendorong kampanye “Bangga Berwisata di Indonesia”, beban fiskal pada tiket domestik dinilai justru menekan minat perjalanan.
Jika situasi biaya tersebut dibiarkan, daya beli masyarakat dikhawatirkan bergeser ke destinasi luar negeri yang lebih kompetitif. Dampaknya dapat berupa aliran modal keluar yang merugikan ekonomi nasional secara makro.
Tekanan harga di Bali juga tidak berhenti pada tiket pesawat. Kenaikan tarif akomodasi dan harga pangan di kawasan wisata populer disebut ikut mendorong tantangan gentrifikasi ekonomi. Harga kebutuhan pokok di sekitar destinasi wisata cenderung menyesuaikan kemampuan belanja wisatawan mancanegara, sementara pendapatan warga lokal tidak selalu tumbuh secepat inflasi daerah. Ketimpangan semacam ini dipandang berisiko memicu gesekan sosial dan mengganggu citra keramahan Bali.
Sejumlah gagasan solusi yang disampaikan menekankan perlunya kebijakan yang tidak semata menyerahkan persoalan pada mekanisme pasar. Salah satu usulan adalah restrukturisasi biaya penerbangan, termasuk penghapusan atau relaksasi PPN untuk tiket pesawat domestik menuju destinasi prioritas seperti Bali guna menjaga daya beli. Opsi lain yang disebut adalah subsidi silang melalui pajak keberangkatan internasional untuk menutup beban fiskal penerbangan domestik.
Selain itu, transformasi menuju quality tourism dinilai perlu dimaknai sebagai upaya meningkatkan value for money dan durasi tinggal wisatawan agar perputaran uang lebih merata, bukan sebagai pembatasan akses bagi kelompok masyarakat tertentu. Regulasi juga diarahkan agar keuntungan dari predikat destinasi terbaik dunia dapat terdistribusi hingga lapisan terbawah.
Langkah konkret yang turut disorot adalah penguatan rantai pasok lokal yang terintegrasi secara hukum dengan industri perhotelan. Melalui kewajiban penyerapan produk pertanian lokal dengan kontrak harga stabil, daya beli petani di berbagai wilayah Bali dinilai dapat lebih terlindungi dari fluktuasi harga yang dipicu aktivitas pariwisata.
Pada akhirnya, predikat Bali sebagai destinasi terbaik dunia dipandang sebagai capaian prestise sekaligus ujian ketahanan ekonomi. Tantangan inflasi dan mahalnya tiket pesawat disebut dapat menjadi persoalan yang mengganggu jika tidak ditangani melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Tujuannya, agar keindahan Bali tetap menjadi rumah yang ramah dan terjangkau bagi warga Indonesia, bukan hanya bagi mereka yang datang dari luar negeri.
