Badan Manajemen Proyek 7 (PMB7) di bawah Kementerian Konstruksi Vietnam memasuki 2026—bertepatan dengan suasana Tahun Baru Imlek—sebagai tahun pertama pelaksanaan Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14. PMB7 menyatakan siap memperbesar kontribusi dalam pengelolaan proyek infrastruktur transportasi, terutama proyek-proyek penting nasional, setelah melewati 2025 yang disebut sebagai periode penuh tantangan.
Menurut PMB7, 2025 menjadi salah satu tahun paling berat bagi investasi infrastruktur dan manajemen konstruksi. Beban pekerjaan yang besar, tenggat waktu yang ketat, serta cuaca ekstrem—termasuk hujan lebat dan banjir berkepanjangan di banyak wilayah Vietnam Tengah dan Selatan Tengah—disebut berdampak langsung pada pelaksanaan konstruksi dan jadwal penyelesaian. Di sejumlah lokasi, kondisi geologis yang kompleks yang dipicu faktor cuaca juga menambah kesulitan. Selain itu, restrukturisasi aparatur pemerintah daerah sesuai kebijakan Partai dan Negara dinilai menuntut koordinasi dan kapasitas manajemen proyek yang lebih tinggi.
Dalam situasi tersebut, PMB7 tetap ditugaskan memastikan penyelesaian volume pekerjaan pada proyek Jalan Tol Utara–Selatan ruas timur, sejalan dengan target penyelesaian 3.000 km jalan tol pada akhir 2025 sebagaimana diarahkan Perdana Menteri. PMB7 menyebut, di bawah arahan Kementerian Konstruksi, Komite Partai, dan kepemimpinan internal, para pegawai dan pekerja berupaya menjaga kedekatan dengan lokasi proyek dan pada dasarnya menyelesaikan rencana kerja 2025, termasuk beberapa pekerjaan penting yang diklaim selesai lebih cepat dari jadwal.
PMB7 juga menekankan penguatan inovasi tata kelola sepanjang 2025. Sejumlah langkah yang disebut diterapkan antara lain penggunaan Building Information Modeling (BIM), digitalisasi dokumen, sistem manajemen kemajuan daring, pemantauan kualitas, serta optimalisasi proses manajemen internal. Menurut PMB7, perubahan ini membantu mempercepat waktu pemrosesan, meningkatkan kualitas dokumen, serta memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan investasi. Lingkungan kerja internal juga dikatakan mengalami transformasi menjadi lebih dinamis dan menekankan tanggung jawab individu.
Pada 2025, PMB7 melaksanakan pekerjaan pada tiga fase sekaligus: persiapan investasi, pelaksanaan investasi, dan penyelesaian proyek. Dalam persiapan investasi, PMB7 menyiapkan dan menyerahkan berkas dua proyek peningkatan dan renovasi ruas Jalan Raya Nasional 1 yang melintasi Provinsi Ca Mau dan Kota Can Tho (dahulu mencakup ruas Soc Trang–Bac Lieu dan Bac Lieu–Ca Mau) untuk dipertimbangkan masuk daftar investasi publik jangka menengah 2026–2030. Proyek-proyek ini disebut penting untuk melengkapi jaringan transportasi utara–selatan di wilayah Delta Mekong dan mendukung kesejahteraan sosial di kawasan tersebut.
Dalam pelaksanaan investasi, PMB7 menyatakan sedang mengelola empat proyek di ruas timur Jalan Tol Utara–Selatan. Salah satu proyek, Van Phong–Nha Trang, telah selesai dan dibuka untuk lalu lintas pada 19 April 2025. PMB7 menyebut penyelesaian itu lebih cepat sekitar delapan bulan dari rencana awal dan termasuk ruas yang selesai paling awal pada periode 2021–2025. Atas capaian tersebut, PMB7 menerima penghargaan dari Perdana Menteri dan Kementerian Konstruksi untuk kolektif maupun individu.
PMB7 juga melaporkan perkembangan proyek Chi Thanh–Van Phong yang disebut terdampak hujan lebat dan banjir pada November 2025 serta menghadapi kondisi geologis kompleks. Meski demikian, proyek itu dinyatakan pada dasarnya telah menyelesaikan komponen utama sesuai persyaratan. PMB7 menilai hal tersebut menjadi bukti kemampuan manajemen proyek investor serta upaya bersama kontraktor konstruksi dan unit konsultan.
Untuk proyek perluasan jalan tol Ho Chi Minh City–Trung Luong–My Thuan dengan skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (PPP), PMB7 menyatakan telah menyelesaikan persiapan investasi, menandatangani kontrak BOT, dan memulai konstruksi pada 19 Desember 2025. Proyek ini diharapkan membantu mengurangi kemacetan pada koridor transportasi penting di wilayah selatan.
Dari sisi pembiayaan, PMB7 menyebut pencairan modal investasi publik pada 2025 ditargetkan mencapai 92–97% dari rencana pada akhir tahun, yang dinilai berkontribusi pada tujuan Kementerian Konstruksi dan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. PMB7 juga menyatakan proses tender, inspeksi, dan audit dilakukan sesuai ketentuan hukum. Kesimpulan inspeksi dan audit negara disebut diterima dan dilaksanakan oleh investor serta unit terkait. Sejumlah proyek yang telah selesai dilaporkan telah menyiapkan dokumen penyelesaian akhir dan menyerahkannya tepat waktu sesuai ketentuan Kementerian Konstruksi, guna menjaga disiplin keuangan dan transparansi pengelolaan investasi.
Direktur PMB7 Le Quoc Dung menilai 2025 sebagai tahun yang sangat sulit, terutama karena bencana alam dan banjir yang kompleks yang memengaruhi banyak proyek. Namun ia menyebut organisasi internal, kepemimpinan, serta seluruh pejabat dan karyawan tetap bersatu dan berkoordinasi dengan unit terkait untuk menyelesaikan target yang direncanakan. “Yang paling membahagiakan saya adalah melihat tim menjadi lebih bersatu, tangguh, dan dewasa di setiap proyek,” ujarnya.
Le Quoc Dung juga menegaskan inovasi sebagai kebutuhan dalam tata kelola. Ia menyebut digitalisasi, optimalisasi proses manajemen, dan pengurangan prosedur administratif sebagai tuntutan penting, termasuk dorongan agar pejabat “berani berpikir, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab”. Menurutnya, penerapan BIM, digitalisasi dokumen, serta manajemen kemajuan dan kualitas berbasis teknologi tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan efisiensi. Ia menambahkan, unsur manusia tetap menjadi kekuatan utama karena tim manajemen dinilai memiliki kapasitas profesional dan semangat dedikasi yang tinggi.
Di bidang organisasi, PMB7 menyatakan mempertahankan struktur yang stabil dengan tujuh departemen khusus pada 2025. Kegiatan Partai, Serikat Pekerja, dan Serikat Pemuda disebut berjalan tertib. Restrukturisasi personel untuk dewan dan kepemimpinan departemen dilaporkan dilakukan cepat, disertai penekanan pada pelatihan profesional dan teori politik, serta perhatian terhadap kesejahteraan material dan spiritual pegawai. PMB7 juga menyebut menyelenggarakan sejumlah kegiatan kesejahteraan sosial dan amal.
Memasuki 2026, PMB7 menetapkan sejumlah prioritas, termasuk berupaya mencairkan 100% modal yang direncanakan, menyelesaikan dan memfinalisasi laporan keuangan seluruh proyek yang telah selesai, serta melanjutkan perampingan struktur organisasi sesuai Resolusi 18-NQ/TW. PMB7 juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk bidang baru seperti kereta api cepat dan kereta api perkotaan, serta secara proaktif mencari tambahan tugas konsultasi manajemen proyek guna menstabilkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. PMB7 menyatakan siap beradaptasi dengan persyaratan baru setelah Kongres Partai ke-14.
Dengan pengalaman dari proyek-proyek penting dan dorongan inovasi berkelanjutan, PMB7 menyebut memasuki 2026 dengan tekad memperkuat peran sebagai unit pengelola proyek transportasi utama, sekaligus mempertahankan profesionalisme dalam menghadapi tantangan lapangan.
