Pelaku industri sekuritas di Hong Kong menyatakan keberatan atas rencana regulator yang akan memperketat aturan terkait eksposur aset kripto dalam portofolio investasi tradisional. Keberatan itu disampaikan karena kebijakan tersebut dinilai dapat menimbulkan efek menakut-nakuti manajer aset, di tengah upaya Hong Kong membangun pasar aset digital yang lebih dalam.
Dalam pengajuan yang disampaikan pekan ini, Hong Kong Securities and Futures Professional Association mendesak regulator untuk mempertahankan pengecualian de minimis yang selama ini berlaku bagi manajer aset berlisensi Tipe 9. Asosiasi memperingatkan, jika pengecualian itu dihapus, alokasi kripto sekecil apa pun dapat memicu kewajiban untuk mengantongi lisensi manajemen aset virtual secara penuh.
Lisensi Tipe 9 merupakan lisensi standar di Hong Kong untuk manajer portofolio diskresioner, yang umumnya dimiliki manajer dana tradisional dalam mengelola dana klien di bawah aturan Securities and Futures Commission (SFC).
Di bawah rezim yang saat ini berlaku, pemegang lisensi Tipe 9 dapat menempatkan kurang dari 10% dari nilai aset bruto dana ke dalam aset virtual tanpa memerlukan lisensi manajemen aset virtual terpisah, asalkan mereka memberi tahu SFC. Namun, proposal yang sedang dikonsultasikan akan menghapus ambang batas 10% tersebut.
Menurut asosiasi, perubahan itu pada praktiknya memaksa perusahaan mengambil keputusan “semua atau tidak sama sekali” jika ingin menguji aset kripto sebagai instrumen diversifikasi. Mereka menilai pendekatan tersebut tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan biaya kepatuhan yang besar, meski tingkat paparan risiko tetap terbatas.
Asosiasi juga meminta regulator mengembalikan pengecualian tersebut dalam bentuk yang lebih jelas dan berbasis risiko. Mereka berpendapat, manajer yang berada di bawah ambang batas tertentu seharusnya cukup menjalankan kewajiban pemberitahuan, bukan langsung masuk ke rezim manajemen aset virtual penuh.
Pengajuan itu muncul di tengah langkah Hong Kong memperluas aturan aset digital. Biro Layanan Keuangan dan Perbendaharaan bersama SFC sebelumnya menerbitkan kesimpulan konsultasi pada Desember terkait perizinan layanan perdagangan aset virtual. Otoritas juga membuka konsultasi publik lanjutan mengenai rezim perizinan yang diusulkan untuk penyedia layanan penasihat serta manajemen aset virtual.
Selain isu ambang batas investasi, aturan kustodian turut menjadi sorotan. Asosiasi mengkritik proposal yang mewajibkan pengelola aset virtual hanya menggunakan kustodian berlisensi SFC. Mereka menilai ketentuan itu dapat tidak praktis bagi dana ekuitas swasta dan modal ventura yang membeli token tahap awal yang belum didukung kustodian lokal.
Regulator Hong Kong mengusulkan arsitektur perizinan baru sebagai bagian dari upaya menarik lebih banyak aktivitas ke dalam negeri, sekaligus memperketat standar seiring meningkatnya partisipasi institusional. Pejabat juga mengisyaratkan keinginan membangun kerangka kerja yang dapat terintegrasi dengan aktivitas yang sudah diatur, alih-alih membiarkan eksposur kripto bergantung pada interpretasi yang bersifat ad hoc.
