Rangkaian guncangan global—mulai dari dinamika geopolitik, gangguan rantai pasokan, tekanan di sektor keuangan dan mata uang, perkembangan teknologi, hingga dampak iklim—dinilai terus menguji ketahanan berbagai negara. Bagi perekonomian terbuka seperti Vietnam, situasi ini menuntut kemampuan beradaptasi sekaligus mekanisme penyangga yang efektif.

Dalam konteks tersebut, Sekretaris Jenderal To Lam menyampaikan arahan pada Konferensi Nasional tentang Pelaksanaan Resolusi 79. Pesan utama yang ditekankan adalah perlunya ekonomi milik negara memberikan kontribusi terobosan bagi kemandirian nasional, menjaga stabilitas, serta mampu melakukan intervensi tepat waktu ketika muncul risiko sistemik.

To Lam menegaskan bahwa pada fase baru, ekonomi milik negara perlu dikonkretkan menjadi lima “pilar” utama. Penempatan ini menandai peran ekonomi milik negara sebagai basis pendukung bagi perekonomian, bukan sebagai kekuatan yang menggantikan mekanisme pasar.

Gagasan tersebut juga berkaitan dengan cara pandang tentang kemandirian. Selama bertahun-tahun, kemandirian kerap dipahami secara sederhana sebagai peningkatan produksi dalam negeri, pengurangan impor, dan dorongan lokalisasi. Namun, dalam ekonomi yang semakin terhubung dengan dunia, kemandirian dinilai lebih bertumpu pada kemampuan mengendalikan “jalur vital”.

Jalur vital yang dimaksud mencakup energi, keuangan dan kredit, infrastruktur strategis, logistik, data, serta platform digital. Dengan penguasaan terhadap sektor-sektor ini, ekonomi milik negara diharapkan dapat berperan sebagai penopang stabilitas sekaligus instrumen respons ketika terjadi tekanan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik.