Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) memprediksi perusahaan nikel di Indonesia akan meningkatkan impor bijih nikel dari Filipina hingga 30 juta ton. Proyeksi ini muncul di tengah kekhawatiran pasokan dalam negeri yang dinilai belum mencukupi kebutuhan smelter.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, target impor tersebut berpotensi naik dua kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 15 juta ton. Ia menyebut impor bijih nikel untuk kebutuhan smelter di Tanah Air selama ini berasal dari Filipina.

Menurut Meidy, keterbatasan pasokan dipicu oleh target produksi bijih nikel yang dipatok Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekitar 260 juta ton. Angka itu dinilai jauh di bawah kebutuhan pasokan smelter yang ada. Ia menyampaikan, dengan produksi di kisaran tersebut, sejumlah smelter berada dalam kondisi waswas terhadap ketersediaan bahan baku.

Meski demikian, Meidy memperkirakan target produksi bisa berubah pada kuartal III-2026. Ia memprediksi produksi dapat meningkat hingga 400 juta ton apabila terjadi revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Di sisi lain, Meidy menyebut sebagian besar perusahaan nikel belum dapat berproduksi karena RKAB 2026 belum mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM. Ia mengatakan baru satu perusahaan yang sudah berproduksi, yakni Vale Indonesia, sementara sekitar 400 anggota APNI lainnya belum dapat memulai produksi karena RKAB belum terbit.

Meidy menyatakan optimistis proses RKAB dapat rampung hingga Maret 2026. Ia juga menyinggung faktor cuaca yang turut memengaruhi kemampuan produsen untuk berproduksi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan pemerintah tidak mempermasalahkan impor bijih nikel dari Filipina yang diperkirakan berada di kisaran 10 juta–15 juta ton. Ia menilai kisaran tersebut masih aman, meski target produksi bijih nikel domestik tahun ini dipangkas menjadi sekitar 250 juta–260 juta ton.