Jakarta — Kebijakan kenaikan pungutan ekspor (PE) dinilai menambah tekanan bagi sektor hulu industri sawit, terutama petani kelapa sawit. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Gulat Manurung menyatakan, beban pungutan di tingkat hilir pada akhirnya ditanggung oleh perkebunan kelapa sawit di hulu.
Menurut Gulat, struktur industri sawit nasional menunjukkan peran petani yang besar di sektor hulu. Ia menyebut petani sawit mengelola lahan seluas 6,87 juta hektare atau sekitar 42% dari total 16,38 juta hektare kebun sawit nasional.
Gulat menilai kenaikan PE secara praktis membebani petani karena mayoritas petani hanya menjual tandan buah segar (TBS). Sementara itu, perusahaan yang terintegrasi hingga industri hilir dinilai masih memiliki ruang mitigasi, antara lain dengan memproduksi turunan CPO untuk pasar domestik sehingga tidak terkena beban PE maupun bea keluar (BK).
Ia juga memaparkan bahwa kenaikan PE berpotensi menekan harga CPO domestik. Salah satu alasannya, penetapan harga referensi (HR) menggunakan rata-rata harga CPO dalam negeri dengan akumulasi skor 60%. Penurunan harga CPO tersebut kemudian berdampak langsung pada harga TBS di tingkat petani.
APKASINDO memperkirakan, dengan PE sebesar 12,5%, harga TBS petani sawit akan tertekan sekitar Rp380 per kilogram. Jika ditambah BK, total beban pada TBS petani disebut mencapai Rp625 per kilogram.
Sebagai gambaran, pada periode Oktober–Desember 2025, harga TBS petani bermitra berada di kisaran Rp3.000–Rp3.700 per kilogram dengan biaya produksi Rp1.850–Rp1.900 per kilogram. Sementara petani swadaya berada di kisaran Rp2.250–Rp3.250 per kilogram dengan harga pokok produksi (HPP) Rp1.600–Rp1.650 per kilogram.
Gulat menambahkan, di tengah dinamika regulasi dan harga pupuk yang masih tinggi, tambahan beban tersebut dinilai memberatkan rumah tangga petani sawit. Ia juga menyebut petani sudah lima tahun tidak lagi mendapatkan pupuk subsidi.
Dalam pernyataannya, APKASINDO mendorong pemerintah menyiapkan langkah kompensasi dan kebijakan struktural agar kenaikan PE tidak sepenuhnya ditanggung petani. Organisasi ini menyatakan telah mengajukan lima usulan kebijakan kepada pemerintah untuk meringankan beban petani, meski rincian usulan tersebut tidak disampaikan dalam keterangan yang diterima.
