Pemerintah sedang mengkaji opsi penerapan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah sebagai salah satu langkah untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Wacana ini mengemuka di tengah kekhawatiran kenaikan harga energi global akibat ketegangan geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah.
Kalangan dunia usaha merespons rencana tersebut dengan catatan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai penerapan WFH tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh di semua sektor industri, karena karakteristik dan kebutuhan operasional tiap perusahaan berbeda.
“Kami mendukung ada penghematan, ada efisiensi, tapi kita juga mesti lihat bahwa tidak semudah itu menerapkan WFH,” ujar Shinta saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (17/3/2026).
Shinta menekankan, sektor manufaktur—terutama industri berbasis pabrik—tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja. Karena itu, WFH dinilai kurang relevan untuk pekerjaan yang bergantung pada aktivitas produksi di fasilitas pabrik.
“Terutama kan kita punya karyawan pabrik dan lain-lain itu kan tidak mungkin mereka pakai WFH,” tambahnya.
Selain soal penerapan WFH, Shinta juga menyoroti dampak konflik di Timur Tengah terhadap dunia usaha di dalam negeri. Menurutnya, konflik tersebut bukan hanya mendorong kenaikan harga minyak dunia, tetapi juga mengganggu arus perdagangan internasional.
Ia turut mengingatkan tantangan lain berupa volatilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Kondisi ini dinilai berpengaruh bagi pelaku usaha, mengingat sebagian besar bahan baku industri di Indonesia masih bergantung pada impor.
“Jadi ini tentunya sangat mempengaruhi kalau rupiah terus melemah karena kita kan banyak barang impor,” kata Shinta.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji kebijakan penghematan konsumsi BBM, termasuk opsi WFH, sebagai langkah antisipatif apabila konflik di Timur Tengah terus berlanjut. Arahan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa lonjakan harga BBM dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk pangan. Pemerintah, menurutnya, perlu bersikap proaktif dan tidak meremehkan dampak dinamika global terhadap kondisi domestik, salah satunya melalui kebijakan efisiensi untuk menekan konsumsi BBM.
Presiden juga menyinggung langkah sejumlah negara dalam merespons lonjakan harga energi, termasuk Pakistan yang disebut telah menerapkan kebijakan penghematan secara serius. “Ini hanya sebagai perbandingan, jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures,” ujar Prabowo.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, rencana penerapan WFH sebagai upaya penghematan BBM masih memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif tanpa mengganggu produktivitas sektor industri.
