Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan pasca-Lebaran tidak dapat diberlakukan secara serentak di seluruh sektor. Menurutnya, sejumlah sektor riil tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja agar proses produksi dan distribusi berjalan optimal.
Shinta menyebut sektor seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan berbasis operasional lapangan sangat bergantung pada kerja fisik dan mobilitas operasional. Karena itu, jika kebijakan WFH diterapkan, implementasinya perlu mempertimbangkan karakter masing-masing sektor, termasuk jenis aktivitas dan pekerjaan yang memungkinkan dilakukan secara jarak jauh.
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan usai Lebaran sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran di tengah dampak konflik Timur Tengah. Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diikuti sektor swasta.
Di sisi lain, Shinta menilai ada sektor yang lebih fleksibel menerapkan WFH, seperti teknologi informasi dan profesi kreatif. Namun, ia menekankan pengaturan pola kerja semestinya diserahkan pada kebijakan internal masing-masing perusahaan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektor.
Apindo juga mendorong adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi dengan pelaku usaha sebelum kebijakan diberlakukan. Menurut Shinta, langkah itu diperlukan agar kebijakan tidak menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak.
Ia menambahkan, dunia usaha memahami dinamika pasar energi global berpotensi meningkatkan biaya energi dan logistik di dalam negeri. Karena itu, berbagai kebijakan efisiensi yang dipertimbangkan pemerintah perlu menjadi perhatian bersama, termasuk upaya menjaga stabilitas pasokan energi dan pengelolaan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menilai wacana penerapan WFH, baik bagi ASN maupun karyawan swasta, berpotensi menekan konsumsi rumah tangga. Ia memperkirakan kebijakan tersebut dapat berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Menurut Sarman, penerapan WFH berisiko menekan sektor transportasi akibat berkurangnya jumlah penumpang. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang makanan dan minuman atau kantin di lingkungan perkantoran pemerintah dan swasta, juga diperkirakan terdampak karena penurunan omzet.
Sarman juga mengingatkan dampak lanjutan kebijakan WFH dapat menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026. Ia menilai pada periode tersebut tidak terdapat momentum besar yang mampu mendorong daya beli masyarakat, berbeda dengan kuartal I 2026 yang ditopang momen liburan seperti Natal dan Tahun Baru, Imlek, serta Idulfitri 1447 Hijriah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah mitigasi dari pemerintah atas setiap kebijakan yang diambil agar dampak terhadap perekonomian dapat diminimalkan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak meleset jauh.
Di sisi lain, Sarman menilai memanasnya geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, dapat memberi tekanan pada perekonomian global. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pasokan minyak dan gas dunia, yang dapat memicu kenaikan harga BBM dan gas.
Ia menyebut Indonesia masih bergantung pada impor minyak dan gas dari Timur Tengah hingga sekitar 50 persen. Apabila jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz terganggu, pasokan energi nasional dinilai berisiko tersendat dan menimbulkan kekhawatiran bagi dunia usaha.
Sarman menambahkan, kebijakan pemerintah untuk menahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga juga diperkirakan berdampak pada produktivitas perekonomian nasional. Pasalnya, belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu stimulus dalam menggerakkan sektor swasta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
