Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menanggapi rencana pemerintah yang mewacanakan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta setelah libur panjang Lebaran.

Shinta menilai, apabila wacana tersebut diterapkan, pelaksanaannya tidak dapat diseragamkan di semua sektor. Menurutnya, sejumlah sektor riil yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja serta mobilitas operasional agar proses produksi dan distribusi berjalan baik, seperti manufaktur, logistik, dan perdagangan.

Di sisi lain, ia menyebut ada sektor yang dinilai lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, antara lain teknologi informasi dan profesi kreatif. “Begitupun ada sektor-sektor yang mungkin lebih fleksibel untuk menerapkan bekerja dari rumah atau work from home [WFH], seperti misalnya sektor teknologi informasi hingga profesi kreatif,” ujar Shinta saat dihubungi, Jumat (20/3/2026).

Selain mempertimbangkan sektor, Shinta menekankan perlunya melihat tipe aktivitas dan pekerjaan untuk menentukan apakah dapat dilakukan dengan skema WFH. Ia mengatakan, dunia usaha memandang pengaturan pola kerja semacam ini sebaiknya diserahkan kepada desain serta kebijakan internal masing-masing perusahaan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektornya.

Apindo juga menilai, jika wacana kebijakan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut, diperlukan kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi dengan pelaku usaha. Menurutnya, hal itu penting agar kebijakan dapat mencapai tujuan penghematan energi tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak.