Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai rencana pemerintah menurunkan produksi batu bara dalam negeri berpotensi memberi sentimen positif terhadap harga, namun dampaknya diperkirakan tidak akan bertahan lama.

Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan, penurunan target produksi dapat memengaruhi harga pada jangka pendek hingga menengah. Meski demikian, ia memperkirakan penguatan harga tersebut tidak signifikan dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurut Gita, pembentukan harga batu bara global dipengaruhi banyak faktor, mulai dari dinamika pasar internasional, permintaan, hingga kebijakan energi di negara-negara importir. Karena itu, pengurangan suplai dari Indonesia saja dinilai tidak cukup untuk mengendalikan harga dalam jangka panjang.

Ia juga mengingatkan, jika diterapkan dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi berdampak pada rantai usaha di sektor pertambangan. Dampak tersebut mencakup volume kerja, utilisasi alat berat, jam operasi, hingga tenaga kerja, terutama pada tambang yang memiliki biaya produksi tinggi.

Meski menyampaikan catatan tersebut, APBI menyatakan tetap menghormati langkah pemerintah. Asosiasi juga mengapresiasi upaya regulator dalam mengendalikan produksi untuk menjaga keseimbangan pasar dan stabilitas harga agar tidak terlalu tertekan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan menurunkan produksi batu bara dan nikel pada 2026. Kebijakan itu ditujukan untuk mendorong perbaikan harga kedua komoditas di pasar dunia, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya dan lingkungan.

Bahlil memperkirakan produksi batu bara pada 2026 berada di kisaran 600 juta ton. Sebagai perbandingan, realisasi produksi batu bara pada 2025 tercatat mencapai 790 juta ton.

Untuk nikel, Bahlil belum menyampaikan angka penurunan produksi secara pasti. Ia menyebut produksi nikel akan disesuaikan dengan kebutuhan industri, serta mendorong pemerataan agar industri besar membeli bijih nikel dari pengusaha tambang dan menghindari praktik monopoli.