Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai pemerintah belum menyiapkan sistem yang tepat untuk mengantisipasi dampak rantai pasok dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut lemahnya perencanaan berimbas pada kenaikan harga bahan pangan pokok seperti ayam dan telur, yang kemudian menekan daya beli masyarakat, terutama kelas pekerja dan keluarga berpenghasilan tidak tetap.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan program MBG seharusnya disertai perhitungan matang mengenai kebutuhan bahan baku di setiap daerah. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi pangan pada Oktober secara bulanan (month to month) mencapai 0,28 persen, dengan telur ayam ras menyumbang inflasi 4,43 persen dan daging ayam ras 1,13 persen.
“Program MBG mestinya disertai perhitungan matang terhadap kebutuhan bahan baku di setiap daerah. Setiap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) berdiri berarti ada tambahan kebutuhan ayam, telur, ikan, sayur, dan buah. Jumlahnya bisa dihitung, tapi ketika pemerintah tidak menyiapkan itu, dampaknya adalah kekurangan pasokan dan harga yang melambung,” ujar Edy dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 November 2025.
Edy menekankan rantai pasok pangan sebagai faktor kunci keberhasilan MBG. Karena itu, ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting agar pengadaan bahan baku dapat menggerakkan petani, peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan lokal. Ia juga mengingatkan agar bahan baku tidak justru didatangkan dari luar daerah atau bahkan impor.
Ia mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai langkah strategis untuk membantu petani dan peternak kecil meningkatkan kapasitas produksi. Edy juga menyinggung kebijakan Kementerian Keuangan terkait pendistribusian dana mengendap di Bank Indonesia sekitar Rp 200 triliun yang, menurutnya, dapat diarahkan untuk memperkuat sektor pangan.
Di tingkat daerah, Edy meminta pemerintah daerah menjembatani petani, nelayan, peternak, dan pembudidaya ikan dengan SPPG agar hasil produksi terserap. Ia juga menekankan perlunya fasilitasi penerbitan nomor kontrol veteriner (NKV) bagi peternak untuk menjamin higienitas dan sanitasi. Menurutnya, langkah-langkah tersebut dapat mendorong perputaran ekonomi dan membuat dampak ekonomi MBG lebih terasa.
Edy turut mengkritisi pernyataan pemerintah yang menyebut kenaikan harga ayam dan telur sebagai tanda keberhasilan MBG. Ia menilai ukuran keberhasilan program sosial tidak dapat dilihat dari naiknya harga pangan, melainkan dari tersalurnya manfaat secara aman dan stabilnya harga. “Kalau rakyat kesulitan membeli telur, itu artinya ada masalah serius dalam desain rantai pasoknya,” katanya.
Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang memiliki 125 SPPG. Untuk memenuhi kebutuhan telur di wilayah tersebut, Edy menyebut dibutuhkan sekitar 500.000 ekor ayam petelur, sementara peternak lokal baru mampu menyediakan 200.000 ekor. Kekurangan 300.000 ekor, menurutnya, membuat pasokan harus didatangkan dari kabupaten lain, meningkatkan biaya distribusi, dan mempersempit ketersediaan telur di daerah asal.
Edy mengingatkan bahwa kelompok yang paling terdampak adalah kelas pekerja dan masyarakat yang tidak menerima MBG. Ia menyebut buruh pabrik, guru honorer, tenaga kesehatan kontrak, hingga penjual warteg harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan pokok, sehingga daya beli tertekan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Edy mendorong pemerintah menyusun peta produksi dan kebutuhan pangan per daerah agar tidak terjadi kekosongan stok. Ia juga menekankan pentingnya kemitraan antara peternak, koperasi, dan pemerintah daerah, serta pembangunan cadangan pangan lokal di setiap kabupaten. Menurutnya, subsidi pakan, fasilitas logistik, dan insentif produksi dapat menjadi opsi menjaga stabilitas harga tanpa mematikan usaha pelaku kecil.
