Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas energi global. Salah satu titik rawan yang disorot adalah Selat Hormuz, jalur distribusi minyak strategis yang bila terganggu berpotensi memicu guncangan harga energi dunia dan berdampak pada perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.
Selat Hormuz dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari atau hampir 20% dari perdagangan minyak global. Gangguan pada jalur ini dinilai dapat segera mendorong kenaikan harga energi. Dalam simulasi sejumlah lembaga energi internasional, berkurangnya pasokan signifikan dari kawasan Teluk disebut dapat mendorong harga minyak hingga US$150 per barel. Kenaikan tersebut berisiko menekan stabilitas fiskal, memicu inflasi, dan melemahkan daya saing industri di berbagai negara.
Sejumlah negara mulai menyiapkan langkah antisipasi. Filipina menerapkan kebijakan kerja empat hari bagi sebagian aparatur pemerintah untuk menekan konsumsi energi dan biaya operasional. Thailand menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pembatasan penggunaan energi di kantor pemerintah, termasuk pengaturan penggunaan AC, lift, dan lampu gedung. Vietnam mendorong pembatasan perjalanan serta imbauan penghematan BBM untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik.
Negara maju juga menyiapkan kebijakan yang lebih strategis. Jepang menyiagakan cadangan minyak nasional untuk kemungkinan pelepasan stok ke pasar domestik. Korea Selatan mempertimbangkan pembatasan harga BBM untuk menahan dampak lonjakan harga energi global. Sementara itu, negara-negara G7 melalui International Energy Agency (IEA) membahas kemungkinan pelepasan cadangan minyak darurat guna menstabilkan pasar energi dunia.
Bagi Indonesia, risiko krisis energi global dinilai lebih besar karena ketergantungan pada impor minyak masih tinggi. Konsumsi minyak Indonesia berada di kisaran 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi nasional sekitar 580 ribu hingga 600 ribu barel per hari. Dengan demikian, lebih dari 60% kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor.
Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga. Jika harga minyak dunia naik dari asumsi APBN sebesar US$82 per barel menjadi US$120 per barel, beban fiskal berpotensi meningkat melalui kenaikan subsidi energi, kompensasi BBM, tekanan terhadap defisit APBN, serta tekanan pada nilai tukar rupiah. Pada pengalaman krisis sebelumnya, setiap kenaikan US$10 per barel harga minyak dunia disebut dapat menambah beban fiskal sekitar Rp15 triliun hingga Rp20 triliun dalam bentuk subsidi dan kompensasi energi.
Apabila harga minyak melonjak ke kisaran US$120 hingga US$150 per barel, tekanan terhadap APBN diperkirakan dapat mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Dampaknya juga berpotensi merembet ke inflasi, biaya logistik, serta harga pangan.
Dari sisi dunia usaha, kenaikan harga energi umumnya diikuti peningkatan biaya produksi. Energi menjadi komponen biaya utama di berbagai sektor, termasuk manufaktur, transportasi dan logistik, industri makanan dan minuman, pertanian, serta perikanan. Contoh yang disebutkan adalah India, ketika krisis energi mendorong pemerintah memangkas pasokan gas industri hingga sekitar 50% untuk memprioritaskan kebutuhan rumah tangga, yang kemudian mengganggu produksi dan menaikkan biaya operasional sektor usaha.
Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan mitigasi jangka pendek, antara lain mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying, mempercepat penyediaan stok crude oil, BBM, dan LPG, serta mendorong BUMN energi seperti Pertamina memperkuat strategi pengamanan pasokan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan crude oil domestik untuk kebutuhan dalam negeri dan menata sisi permintaan energi, termasuk normalisasi konsumsi LPG subsidi agar distribusinya lebih tepat sasaran.
Namun, langkah jangka pendek dinilai belum cukup. Situasi di Selat Hormuz disebut perlu menjadi peringatan untuk mempercepat agenda ketahanan energi nasional, antara lain melalui peningkatan produksi migas lewat percepatan eksplorasi dan pengembangan lapangan baru, pembangunan strategic petroleum reserve nasional, diversifikasi energi melalui gas bumi, biofuel, dan energi baru terbarukan, serta penguatan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta guna membangun ekosistem energi yang lebih tangguh.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, energi dipandang bukan semata komoditas ekonomi, melainkan fondasi stabilitas ekonomi, daya saing industri, dan kedaulatan nasional. Ancaman gangguan pasokan di Selat Hormuz kembali menegaskan pentingnya ketahanan energi sebagai isu strategis yang dapat memengaruhi arah perekonomian Indonesia.
