Pertumbuhan kredit di Provinsi Khanh Hoa, Vietnam, menunjukkan peningkatan sepanjang 2025, namun dinilai masih belum memenuhi harapan di tengah tekanan ekonomi global dan domestik. Cabang Regional 10 Bank Negara Vietnam (SBV) menyatakan telah menerapkan kebijakan moneter dan kredit sesuai arahan Pemerintah dan SBV untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut laporan Cabang Regional 10 SBV, hingga akhir 2025 mobilisasi modal di provinsi tersebut mencapai 185.332 miliar VND, naik 16,39%. Sementara itu, kredit beredar tercatat 203.323 miliar VND, meningkat 10,24% dibandingkan awal tahun. Aliran kredit disebut tetap difokuskan terutama pada sektor produksi dan bisnis guna menjaga operasional perusahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Otoritas perbankan setempat juga melaporkan penguatan hubungan antara bank dan pelaku usaha untuk mempermudah akses kredit. Di saat yang sama, lembaga kredit menerapkan sejumlah langkah untuk membantu nasabah yang menghadapi kesulitan, terutama mereka yang terdampak banjir pada akhir 2025, antara lain penyesuaian dan penurunan suku bunga pinjaman, restrukturisasi jangka waktu pembayaran, serta pembekuan utang. Reformasi prosedur administrasi perbankan turut dipercepat untuk meningkatkan efisiensi layanan.
Dalam penguatan kerja sama pendanaan, Cabang VietinBank Khanh Hoa, Cabang Agribank Khanh Hoa, dan Cabang BIDV Nha Trang menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dewan Pengelola Kawasan Ekonomi dan Industri Provinsi Khanh Hoa.
Meski demikian, Direktur Cabang Regional 10 SBV Bui Huy Tho menyebut pertumbuhan kredit di provinsi tersebut belum sesuai ekspektasi. Ia menilai penurunan daya beli dan investasi, serta lesunya pasar konsumen, membuat banyak bisnis mengurangi produksi sehingga permintaan pinjaman menurun, terutama di sektor industri, konstruksi, serta impor-ekspor.
Ia juga menyoroti pertumbuhan kredit sektor properti yang sangat rendah akibat berbagai hambatan, seperti kesulitan dan kekurangan dalam perencanaan, pembebasan lahan, banyaknya proyek yang terhenti, serta persoalan hukum yang belum terselesaikan. Selain itu, sebagian bank menghadapi tantangan memperluas kredit ritel karena skor kredit sejumlah nasabah terdampak kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen.
Dalam situasi tersebut, lembaga kredit di wilayah ini disebut tetap memprioritaskan pengendalian risiko dan peningkatan kualitas kredit. Pemantauan penggunaan pinjaman, kemampuan pembayaran, serta status agunan dilakukan secara ketat, disertai langkah penanganan kredit macet yang diterapkan secara serentak. Cabang Regional 10 SBV menilai kualitas kredit secara umum masih terkendali dalam batas aman, menjadi fondasi bagi operasi perbankan yang stabil dan berkelanjutan pada 2026.
Memasuki 2026—tahun pertama rencana pembangunan sosial-ekonomi lima tahun periode 2026–2030—provinsi menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto Regional (PDB) 10–11% dan pertumbuhan PDB per kapita lebih dari 12%. Untuk mendukung target tersebut, Cabang Regional 10 SBV menetapkan sasaran peningkatan kredit beredar sebesar 15% atau lebih dibandingkan akhir 2025, dengan penyesuaian mengikuti perkembangan aktual, serta menjaga rasio kredit macet di bawah 2% dari total kredit beredar.
Dalam konferensi pelaksanaan tugas 2026, Wakil Gubernur SBV Doan Thai Son meminta Cabang Regional 10 melaksanakan kebijakan dan arahan Pemerintah, Perdana Menteri, SBV, serta otoritas lokal terkait moneter, kredit, perbankan, dan valuta asing. Ia juga mendorong penyelesaian hambatan yang mengganggu kelancaran operasi, agar dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Doan Thai Son turut meminta agar lembaga kredit memfokuskan modal pada sektor produksi dan bisnis, pendorong pertumbuhan baru seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau, bidang kebijakan, serta program target nasional. Selain itu, Cabang Regional 10 diminta melanjutkan solusi untuk mendorong transformasi digital, pembayaran tanpa uang tunai, serta memastikan keamanan dan keselamatan aktivitas pembayaran.
Kepada lembaga kredit, ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan suku bunga, penyediaan risiko, dan keamanan perbendaharaan. Prosedur pinjaman diminta disederhanakan tanpa menurunkan standar kredit guna mencegah meningkatnya piutang macet, serta tetap menjalankan kebijakan dukungan bagi masyarakat dan bisnis yang terdampak bencana alam.
